Jejakfakta.com, MAKASSAR – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Sulawesi Selatan bersama Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (Lapar) Sulsel menggelar diskusi publik bertajuk “Potret Pemilu ke Depan dan Urgensi Reformasi Partai Politik” di Cafe Lorong, Jalan Salemba, Kota Makassar, pada Minggu (24/08/2025).
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain akademisi Unismuh Makassar Andi Luhur Prianto, Koordinator FIK Ornop Sulsel Samsang Syamsir, Direktur Lapar Sulsel Asnawi Chaerudin, serta Komisioner KPU Sulsel Romy Harminto.
Dalam pemaparannya, Samsang Syamsir menyoroti masih banyaknya masalah dalam pelaksanaan Pemilu 2024, terutama dalam proses rekrutmen penyelenggara dan calon legislatif (caleg) dari partai politik.
“Perekrutan penyelenggara pemilu dan caleg masih syarat kepentingan politik. Bahkan pendidikan politik masyarakat juga sangat minim,” ungkap Samsang.
Ia menilai kualitas kader yang diusung partai masih rendah. Partai politik dinilai belum mampu melahirkan kader yang berintegritas, memiliki kapasitas, serta berpihak pada rakyat.
“Jika partai masih praktik politik uang, maka sulit berharap banyak dari pemilu. Isu ini berulang dari pemilu ke pemilu,” tambahnya.
Baca Juga : Aktivis Protes Rencana Satgas Anti-Demonstrasi Gubernur Sulsel, Dinilai Ancaman Demokrasi
Pentingnya Kaderisasi dan Ideologisasi Partai
Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menyoroti lemahnya ideologisasi dalam tubuh partai politik. Ia menyayangkan kader partai yang hanya muncul saat momen pemilihan.
“Partai harus hidup sepanjang waktu, tidak boleh hanya aktif saat pemilu. Kaderisasi dan ideologisasi harus menjadi agenda berkelanjutan,” tegas Luhur.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Gandeng Gusdurian dan IPNU, Siapkan Gen Z Jadi Garda Depan Demokrasi Digital
Ia juga mendukung adanya anggaran untuk partai dalam menjalankan pendidikan politik, namun dengan syarat transparan, akuntabel, dan benar-benar digunakan untuk pendidikan kritis masyarakat.
“Negara bisa beri subsidi lebih besar, tapi partai harus bisa mempertanggungjawabkannya,” jelasnya.
Kritik Terhadap Peran Partai dan Penyelenggara
Baca Juga : Dinilai Menghidupkan Otoritarianisme, OMS Sulsel Tolak Pilkada Lewat DPRD
Asnawi Chaerudin menyebut problem pemilu tidak banyak berubah sejak 2019. Masalah seperti politik uang, lemahnya penyelenggara, dan rendahnya kualitas kontestan masih menjadi isu utama.
Menurutnya, tanggung jawab pemilu bukan hanya di tangan penyelenggara, tetapi juga partai dan masyarakat.
“Kader partai justru yang membuat aturan. Kalau ada masalah, seharusnya masyarakat datang ke partai, bukan ke LSM. Tapi peran partai selama ini seperti tidak nyata,” ujarnya.
Baca Juga : LAPAR Sulsel Nilai SDM Legislator Perlu Diteliti demi Kesejahteraan Rakyat
KPU Akui Terus Lakukan Pembenahan
Komisioner KPU Sulsel Romy Harminto menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pembenahan di sisi teknis penyelenggaraan pemilu. Ia juga mengakui bahwa politik uang masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.
“Politik uang bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga masyarakat dan partai politik,” tegas Romy.
Seluruh narasumber sepakat bahwa reformasi partai politik menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa perbaikan sistem internal partai dan peningkatan pendidikan politik di masyarakat, kualitas demokrasi Indonesia ke depan akan terus stagnan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
