Jejakfakta.com, MAKASSAR – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar akan resmi meluncurkan sistem pembayaran parkir digital berbasis QRIS pada 1 September 2025. Sistem ini akan mulai diterapkan secara pilot project di Jalan WR Supratman (dekat Kantor Pos), sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, keamanan, dan kenyamanan dalam pelayanan parkir.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), menyampaikan bahwa peluncuran ini merupakan bagian dari strategi transformasi digital Perumda Parkir. Rencana tersebut telah disampaikan kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam audiensi resmi di Balai Kota Makassar, Rabu (27/08/2025).
“Kami mengundang khusus Pak Wali Kota untuk hadir pada launching nanti. Sebelumnya, kami juga sudah memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada juru parkir terkait penggunaan sistem digital ini,” ungkap ARA.
Baca Juga : Auditor KONI Makassar Siap Tempuh Jalur Hukum, Minta APAK dan GRH Tak Seret Nama Wali Kota Soal Dana Hibah
Sistem QRIS: Praktis, Aman, dan Transparan
Dalam sistem baru ini, setiap juru parkir akan dilengkapi dengan rekening bank dan barcode QRIS yang bisa langsung dipindai oleh pengguna. Tarif parkir tetap mengacu pada regulasi, yaitu Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil, namun untuk area pilot project akan sedikit disesuaikan menjadi Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil.
“Dengan QRIS, transaksi jadi lebih praktis tanpa uang kembalian, dan hasil parkir langsung terbagi otomatis antara juru parkir dan perusahaan. Ini menutup celah pungli dan lebih aman bagi semua,” jelas ARA.
Baca Juga : Ketua KONI Makassar Tegaskan Hibah Rp15 Miliar Sah, Disahkan DPRD dan Siap Diaudit
Sistem ini juga memungkinkan juru parkir langsung menggunakan saldo dari hasil parkir untuk keperluan pribadi melalui rekening masing-masing.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Ia menegaskan bahwa masalah parkir tidak sebatas pada metode pembayaran, tapi juga mencakup pengaturan lapangan, perizinan, dan penertiban juru parkir liar.
“Kita sering lihat pengaturan parkir tidak konsisten—ada yang paralel, ada yang masuk kepala. Harus ada standar. Saya kira model paralel lebih rapi dan tidak ganggu arus lalu lintas,” jelas Munafri.
Baca Juga : Hari Ini Musda Golkar Sulsel Dibuka Bahlil, IAS Hampir Pasti Terpilih Aklamasi
Ia juga mengkritik pengelolaan parkir saat event yang kerap semrawut, serta maraknya oknum yang memanfaatkan rompi oranye untuk menguasai lahan parkir tanpa izin.
“Setiap hari, dampaknya terasa. Hanya pakai rompi oranye, orang bisa ambil alih lahan parkir. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Munafri berharap sistem QRIS dapat menjadi solusi untuk mengurangi kebocoran pendapatan daerah dan menghilangkan potensi konflik antara masyarakat dan juru parkir.
Baca Juga : IAS Jadi Kandidat Pertama Kembalikan Formulir Calon Ketua Golkar Sulsel, Pengembalian Dijadwalkan Hari Ini
PD Parkir akan melakukan sosialisasi bertahap ke sejumlah titik strategis setelah penerapan awal di Jalan WR Supratman. Targetnya, pada tahun 2026, sebanyak 50 persen pembayaran parkir di Makassar sudah menggunakan sistem non-tunai.
“Saat ini kami mulai dari kawasan yang paling siap, lalu akan diperluas,” tutup ARA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
