Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menerima kunjungan tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra, yang disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Kamis (23/10).
Dalam sambutannya, Sekda Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim evaluator. Ia menilai evaluasi AKIP menjadi momen penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil.
Baca Juga : Pemkot Makassar Genjot Perubahan Pola Kelola Sampah, Camat-Lurah Diminta Siapkan Solusi per Wilayah
“Evaluasi AKIP ini adalah momen strategis untuk mengukur sejauh mana implementasi sistem kinerja telah diterapkan di seluruh perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator kinerja berorientasi pada hasil atau outcome,” ujar Zulkifly.
Evaluasi tahun ini mencakup tindak lanjut atas 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya, termasuk review perencanaan kinerja, penyusunan standar pengukuran kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi serta target tahunan.
Pemkot Makassar juga telah mengembangkan format standar indikator kinerja untuk setiap OPD serta mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pemantauan data secara real time.
“Kita harus memastikan data yang digunakan valid dan relevan, indikator terukur dengan jelas, serta formulasi perhitungan kinerja diterapkan secara konsisten. Target ke depan harus lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya,” jelas mantan Kepala Bappeda Makassar tersebut.
Kegiatan evaluasi turut dihadiri sejumlah kepala OPD, di antaranya Inspektorat, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
Masing-masing OPD menyiapkan data dukung, dokumen perencanaan kinerja, serta bukti tindak lanjut untuk dipresentasikan kepada tim evaluator.
Baca Juga : Munafri Hadiri Silaturahmi dengan Mensos di Sulsel, Makassar Siapkan Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
Lebih lanjut, Sekda Zulkifly menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang berpijak pada prinsip akuntabilitas kinerja.
Fokus pembangunan diarahkan pada empat pilar utama, yaitu: peningkatan layanan dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan lingkungan kota yang bersih dan berketahanan terhadap perubahan iklim.
“Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kita optimistis tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan transparan,” ujarnya.
Baca Juga : Catut Nama Wakil Wali Kota, Modus Sumbangan Masjid Berujung Penipuan, Warga Makassar Diminta Waspada
Menurutnya, evaluasi AKIP bukan hanya sekadar penilaian, tetapi juga momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas.
Kegiatan evaluasi AKIP 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi dasar penyusunan target kinerja Pemkot Makassar periode 2025–2029.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
