Jejakfakta.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, kembali melakukan langkah penyegaran organisasi melalui pelantikan pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (28/10/2025).
Acara tersebut berlangsung khidmat dan tertib, disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, perwakilan Polri, TNI, serta Kejaksaan Negeri, pimpinan OPD, dan tokoh agama.
Baca Juga : HUT ke-418 Makassar Jadi Momentum Silaturahmi Kepala Daerah Se-Sulsel
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kapasitas birokrasi agar lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam pelantikan ini, salah satu pejabat yang menarik perhatian publik adalah Dr. Asrul Alimina, SH., MH., seorang profesional berlatar belakang hukum yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Ahli Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
Ia resmi dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Sekretariat Daerah Kota Makassar. Kehadiran Dr. Asrul Alimin, di jajaran Pemerintah Kota Makassar dinilai sebagai langkah strategis, mengingat rekam jejaknya dalam bidang penegakan hukum serta pengalaman panjangnya di institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Baca Juga : HUT Ke-418 Kota Makassar, Puluhan Ribu Warga Kompak Ramaikan Jalan Sehat
Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa dinamika pemerintahan harus terus bergerak dan beradaptasi menghadapi tantangan.
Menurutnya, rotasi jabatan adalah bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif.
"Hari ini gerbong di lingkup Pemerintah Kota Makassar sangat dinamis. Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari upaya memperkuat sistem kerja pemerintahan," tegas Munafri.
Baca Juga : Pemkot Makassar dan Kemenkeu RI MoU Pemanfaatan Aset Negara untuk MCH
Pelantikan kali ini dinilai spesial karena untuk pertama kalinya Pemkot Makassar merekrut pejabat dari luar lingkup birokrasi pemerintah daerah. Sosok Dr. Asrul Alimina, Jaksa Ahli Madya di Badan Diklat Kejaksaan RI dan pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia resmi dipercaya sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar.
Dia dikenal sebagai sosok yang memiliki konsistensi terhadap penegakan supremasi hukum, integritas kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kepastian hukum.
Penempatannya di Bagian Hukum diharapkan mampu memperkuat upaya penyelesaian berbagai tantangan hukum yang saat ini dihadapi Pemerintah Kota Makassar, termasuk penataan aset daerah, pengamanan dokumen hukum, serta penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota.
Baca Juga : Makassar Toreh Prestasi Nasional, Munafri Dinobatkan Sebagai Kepala Daerah Terbaik 2025
Wali Kota menilai kehadiran Dr. Asrul merupakan langkah strategis dalam memperkuat penyelesaian persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan penataan aset daerah dan persoalan pertanahan.
"Pemerintah Kota Makassar konsisten memberi perhatian terhadap berbagai persoalan hukum. Karena itu, kami membutuhkan tim yang mampu mengurai masalah," jelasnya.
"Kami mendudukkannya secara proporsional, dan menyelesaikannya secara cepat dan tepat. Pak Asrul kami hadirkan bukan untuk bekerja sendiri, tetapi memimpin kolaborasi dalam menjalani tugas," tambah Munafri.
Baca Juga : Munafri Sebut Pemkot Makassar Fokus pada Pelayanan Publik yang Responsif dan Manusiawi
Lebih lanjut politisi Golkar itu itu juga menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan ukuran kompetensi individu sebelumnya.
Proses pergantian ini adalah penyegaran organisasi, bukan berarti yang digantikan tidak mampu.
"Justru yang sebelumnya bekerja baik, kita tempatkan pada tugas strategis lainnya, seperti Pak Ihsan yang kini fokus menangani persoalan pertanahan," jelasnya.
Selain di bidang hukum, perubahan juga terjadi di beberapa perangkat lainnya, seperti di Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala).
Mutasi juga dilakukan pada sektor pelayanan publik strategis seperti Dinas Pemadam Kebakaran, yang bertugas mengawal ritme organisasi.
Munafri menekankan pentingnya kerja tim dalam birokrasi untuk mencapai target pembangunan daerah. Tidak ada ego sektoral dalam pemerintahan.
"Kita butuh team building yang kuat. Saling menguatkan dan saling menutup celah kelemahan adalah kunci keberhasilan organisasi," imbuh Appi.
Menutup sambutannya, ia meminta pejabat yang baru dilantik bekerja dengan komitmen dan integritas. Tidak ada jabatan yang enak atau tidak enak.
"Yang ada adalah keikhlasan dan pengabdian. Bekerjalah dengan hati, kedepankan pelayanan untuk masyarakat," pesan Munafri.
Pejabat yang dilantik:
Eselon III:
1. Asrul Alimina
Jabatan asal: Jaksa Ahli Madya pada Badan Diklat Kejaksaan RI
Jabatan baru: Kepala Bagian Hukum
2. Safari Abustam
Jabatan lama: Kabid Penyelamatan Dinas Damkarmat
Jabatan baru: Sekretaris Dinas Damkarmat
3. Dr. Fadly
Jabatan lama: Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perikanan dan Pertanian
Jabatan baru: Kepala Bagian Organisasi
4. Muh. Izhar Kurniawan
Jabatan lama: Kepala Bagian Hukum Setda Makassar
Jabatan baru: Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan
5. Ismail Abdullah
Jabatan lama: Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan
Jabatan baru: Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Damkarmat
Eselon IV:
6. Andi Indarwati
Jabatan lama: Kepala Bagian Organisasi
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya Unit Kerja Setda Makassar
7. Sofyan
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya Unit Kerja BKPSDMD
8. Masfufah
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan Dinas Sosial
Jabatan baru: Lurah Bontoala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
