Jejakfakta.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog dan pemerintah daerah agar semaksimal mungkin menekan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan guna menekan inflasi.
Jokowi menyebut saat ini ada hampir 80 daerah mengalami kenaikan harga beras. Lalu hampir 90 daerah mengalami kenaikan harga telur. Serta lebih dari 80 daerah mengalami kenaikan harga tomat.
"Jalur gubernur, bupati dan walikota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan, sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang. Hati-hati dengan kenaikan beras, kita sekarang harus bekerjanya detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini," ucap Joko Widodo saat Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga : Pemkab Lutim Paparkan ETPD pada High Level Meeting TPID dan TP2DD
Sepanjang tahun lalu, ada 23 provinsi yang mengalami laju inflasi lebih tinggi dari rata-rata nasional. Inflasi tertinggi antara lain Sumatera Barat dengan inflasi 7,43 persen dan Sulawesi Tenggara 7,39 persen. Sedangkan inflasi nasional sepanjang 2022 menurut Badan Pusat Statistik adalah 5,51 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut mendorong para kepala daerah mengendalikan laju inflasi dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengingatkan agar penyaluran APBD dapat tepat sasaran dan melindungi masyarakat dari risiko inflasi.
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Instruksikan ASN dan Warga Lakukan Gerakan Menanam Cabai
“Transfer ke daerah sangat penting untuk pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam hal ini untuk infrastruktur mempercapat logistik, untuk dana transfer umum bisa dialokasikan membantu masyarakat bahkan presiden sudah menyampaikan bisa dipakai untuk subsidi dari transportasi, sehingga menurunkan tekanan inflasi. Dana Desa juga bisa untuk menciptakan perbaikan produksi,” ucap Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan kebijakan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan mendorong geliat ekonomi di daerah. Salah satu indikasinya yaitu penguatan pajak daerah, terutama jenis pajak konsumtif.
Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik (BPS), sejak Juli 2022 beras menjadi penyumbang inflasi paling tinggi secara bobot dalam komoditas pangan.
Baca Juga : Pemkab Gowa dan Bulog Salurkan Bantuan Pangan Beras Juni-Juli 2025
Pada bulan lalu, kenaikan harga beras berkontribusi pada inflasi sebesar 0,07 persen. Inflasi beras tertinggi terjadi pada September 2022 sebesar 1,44 persen. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
