Jejakfakta.com, MAKASSAR — Sebagai salah satu program unggulan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, aplikasi layanan online terintegrasi warga Makassar LONTARA+ kian menunjukkan perannya sebagai wajah baru pelayanan publik kota.
Sejak diluncurkan, platform ini bukan hanya menjadi kanal utama aspirasi dan aduan warga, tetapi juga membuktikan bagaimana teknologi mampu mempercepat kinerja birokrasi.
Dalam kurun waktu kurang dari lima bulan, ribuan aduan masyarakat masuk melalui aplikasi ini, mulai dari persoalan lampu jalan, persampahan, hingga drainase.
Baca Juga : Pemkot–Kemensos Perkuat Sinergi, Makassar Siap Jadi Pilot Project Panti Sosial Bermutu
Yang paling mencolok, hampir seluruh laporan direspons dengan waktu rata-rata hanya dua menit oleh perangkat daerah terkait. Kecepatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan layanan publik yang responsif, transparan, dan terintegrasi.
Sistem ini dirancang untuk merespons secara cepat, menerima, serta menindaklanjuti aspirasi dan aduan masyarakat. Platform digital tersebut terbukti memberi kemudahan bagi warga sekaligus mempercepat koordinasi antarperangkat daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, mengungkapkan bahwa sejak resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 hingga 11 Desember 2025, jumlah aduan yang masuk melalui LONTARA+ telah mencapai 2.106 laporan.
Baca Juga : Makassar di Era Munafri–Aliyah: Kinerja Diakui Nasional, Kepuasan Publik 80 Persen
“Khusus bulan Desember, terdapat 392 aduan. Sementara hari ini, 11 Desember, tercatat 16 aduan masuk,” ujarnya di Media Center Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (11/12/2025).
Distribusi aduan masih didominasi persoalan lampu jalan dengan total 491 laporan, disusul persampahan sebanyak 276 aduan, serta drainase 266 aduan.
Roem menjelaskan, tiga perangkat daerah yang paling banyak menerima tindak lanjut aduan adalah Dinas Perhubungan untuk lampu jalan, kecamatan dan DLH untuk persampahan, serta Dinas PU untuk drainase dan aduan jalan rusak, termasuk layanan PDAM.
Baca Juga : Serius Tangani Anak Putus Sekolah, Wali Kota Munafri Kerahkan Tim ATS Jemput Siswa Kembali ke Sekolah
Meski volume aduan cukup tinggi, kinerja OPD dalam merespons laporan masyarakat dinilai sangat baik.
“Untuk lampu jalan, Dinas Perhubungan rata-rata merespons kurang dari dua menit, dengan penyelesaian rata-rata tiga hari. DLH juga cepat, dengan respons awal 58 detik, meski penyelesaian rata-rata membutuhkan empat hari,” jelasnya.
“Sementara Diskominfo mencatat respons awal tercepat, yakni 41 detik, dengan penyelesaian layanan rata-rata satu hari 17 menit 56 detik,” tambah Roem.
Baca Juga : Kado Hardiknas 2026, Munafri Tingkatkan Insentif Guru dan Fasilitas Siswa di Makassar
Aplikasi LONTARA+ juga terintegrasi dengan Makassar Virtual Economic Center (MarVec) yang berada di Gedung MGC, Kantor Diskominfo Makassar. Melalui layar monitor besar di pusat komando tersebut, setiap aduan warga dapat dipantau mulai dari proses penerimaan hingga tindak lanjut.
Dirancang sebagai platform terpadu seluruh layanan publik, LONTARA+ menjadi tonggak awal pengembangan sistem operasi mobile berbasis Linux milik Pemkot Makassar. Ke depan, aplikasi ini akan menjadi program flagship 2025–2030 sekaligus tulang punggung transformasi digital kota.
Pada kesempatan ini, Roem yang juga mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar menyebutkan bahwa jumlah pengguna LONTARA+ terus mengalami pertumbuhan signifikan. Hingga saat ini, aplikasi tersebut telah diunduh oleh 42.391 pengguna.
Baca Juga : May Day 2026: Munafri–Aliyah Ramaikan Fun Walk Serikat Buruh dan Pekerja di Makassar
Kecamatan Manggala menjadi wilayah dengan jumlah pengguna terbanyak, yakni 4.686 pengunduh, dengan registrasi terbanyak di Kelurahan Manggala sebanyak 878 akun. Sementara wilayah dengan jumlah pengguna terendah adalah Kepulauan Sangkarrang dengan 378 pengunduh.
Tak hanya aduan layanan publik, LONTARA+ juga telah terhubung dengan Inspektorat Kota Makassar untuk menangani laporan pungutan liar, indikasi korupsi, dan pelanggaran etika ASN.
“Untuk aduan pengawasan, identitas pelapor dilindungi melalui sistem whistleblower. Kami tidak dapat melihat identitasnya karena langsung ditangani Inspektorat,” tegas Roem.
Terkait potensi lonjakan aduan pada musim hujan, ia memastikan petugas admin LONTARA+ tetap siaga penuh. Total terdapat 28 petugas admin yang bekerja di dua command center Balai Kota, yakni lantai 9 untuk kedaruratan dan lantai 7 yang diisi 15 operator. Seluruhnya bekerja 24 jam dengan sistem shift.
Hingga kini, Pemkot Makassar memiliki sekitar 358 aplikasi yang berjalan terpisah di berbagai SKPD. LONTARA+ hadir untuk mengintegrasikan seluruh layanan tersebut ke dalam satu aplikasi yang ringan dan mudah diakses masyarakat. Aplikasi ini telah tersedia dan dapat diunduh melalui Play Store.
Menutup penjelasannya, Roem menyampaikan bahwa ke depan pihaknya akan melakukan sosialisasi besar-besaran kepada RT dan RW usai pelantikan perangkat tersebut pada akhir Desember.
“RT dan RW perlu memahami fitur aduan LONTARA+ karena mereka menjadi perpanjangan tangan warga, terutama bagi masyarakat yang belum familiar dengan aplikasi digital,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
