Jejakfakta.com, MAKASSAR – Keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam menata pembangunan jangka menengah kembali ditegaskan melalui penyiapan sejumlah proyek strategis pada 2026.
Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin terus menatap masa depan dengan menyiapkan program unggulan melalui proyek berskala besar pada tahun mendatang.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah rencana pembangunan stadion sepak bola representatif di kawasan Untia, Kecamatan Biringkanaya, sebagai simbol kebangkitan infrastruktur olahraga sekaligus penggerak ekonomi kawasan utara kota.
Baca Juga : Makassar Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Appi Ajak Warga Dukung Pendataan Akurat
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menilai pembangunan stadion sepak bola bukan sekadar fasilitas olahraga, melainkan instrumen promosi daerah serta penggerak ekonomi dan pariwisata.
“Tekad kami, pada 2026 pembangunan Stadion Untia sudah fix dilaksanakan. Stadion sepak bola itu bukan hanya tentang olahraga. Ujungnya adalah promosi dan pariwisata daerah,” ujar Munafri saat paparan refleksi akhir tahun di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Rabu (17/12/2025).
“Bayangkan jika setiap pertandingan internasional diliput media global. Dunia akan tahu di mana Makassar, apa yang ada di Makassar, dan bagaimana karakter masyarakatnya,” tambah pria yang akrab disapa Appi itu.
Baca Juga : BAST Renovasi Ditandatangani, DPRD Makassar Segera Tempati Gedung Sayap Kanan
Sepak bola bagi masyarakat Makassar bukan sekadar olahraga, melainkan identitas dan kebanggaan kota. Menjawab kebutuhan tersebut, Pemkot Makassar menetapkan pembangunan stadion sepak bola sebagai prioritas utama pada awal 2026.
Seiring dengan itu, Pemerintah Kota Makassar menargetkan Makassar sebagai kota event dengan penyelenggaraan kegiatan berskala besar setiap bulan, mulai Januari hingga Desember 2026, dengan target minimal 10.000 pengunjung per event.
Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat hunian hotel, menggerakkan sektor UMKM, serta memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Pemkot Makassar menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk setiap event bulanan.
Baca Juga : Munafri-Aliyah Sambut Tim Verifikasi Provinsi Lomba Kelurahan Berprestasi
“Ini memang bukan angka kecil, tetapi jika melihat dampaknya, insyaallah neraca akan seimbang. Anggaran yang dikeluarkan menjadi modal yang manfaat ekonominya bisa dihitung secara akuntansi,” jelasnya.
Munafri menegaskan keberhasilan program tersebut bergantung pada kesiapan seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan cepat dan responsif bagi para tamu dan pelaku event.
Ia juga menekankan bahwa visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan kompas utama dalam seluruh proses pembangunan daerah.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Minta SKPD Tak Tutup Mata, Respons Persoalan Sosial Harus Cepat
Secara makro, kinerja pembangunan Makassar menunjukkan tren positif. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,39 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain itu, tingkat inflasi Makassar berada di angka 2,61 persen, mencerminkan stabilitas ekonomi daerah yang tetap memerlukan penguatan kebijakan untuk menekan kemiskinan.
Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemkot Makassar terus mengembangkan Makassar Creative Hub (MCH) sebagai ruang terbuka peningkatan keterampilan dan kreativitas masyarakat.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Resmikan MCH Kedua di Jalan Nusantara, Jadi Ruang Tumbuh Anak Muda Kreatif
Pada 2026, Pemkot menargetkan kehadiran empat ruang kreatif baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis guna mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan pembinaan talenta muda.
Di sisi lain, Munafri menyoroti pentingnya peningkatan kinerja birokrasi. Saat ini, Indeks Reformasi Birokrasi Makassar berada di angka 69 dan terus ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah.
Pada sektor pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan ditetapkan sebagai program prioritas dan bersifat mandatory, termasuk pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.
“Program-program ini bukan untuk pencitraan, tetapi langkah konkret untuk mengurangi beban harian masyarakat sesuai kemampuan fiskal daerah,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
