Jejakfakta.com, MAKASSAR — Maraknya alih fungsi bangunan rumah menjadi tempat usaha tanpa izin resmi kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar.
Perubahan fungsi bangunan yang tidak sesuai peruntukannya tersebut kerap memicu persoalan baru, mulai dari ketiadaan lahan parkir hingga kemacetan lalu lintas akibat penyempitan badan jalan.
Kondisi ini diperparah dengan kebiasaan sebagian pelaku usaha yang menempatkan barang-barang bekas, lapak dagangan, hingga tenda jualan di bahu jalan, sehingga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan.
Hal ini menjadi topik utama dalam Rapat Pembahasan Pengaturan Bangunan dan Parkir Liar yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (30/12/2025).
Dalam arahannya, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menegaskan pentingnya fokus dan kepedulian seluruh jajaran pemerintah wilayah dalam menangani persoalan tersebut.
“Ini perlu fokus dan perhatian ekstra. Jangan kita cuek dengan keadaan. Ini penting sekali,” tegas Appi.
Baca Juga : IGS 2026 Buka Jalan Sister City, Delapan Negara Jajaki Kerja Sama dengan Pemkot Makassar
Ia menjelaskan bahwa penertiban bukan semata-mata tindakan represif, melainkan bagian dari upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara humanis, khususnya para pedagang dan pelaku usaha di Kota Makassar.
Menurutnya, masih banyak pedagang yang datang secara tiba-tiba, memasang tenda, dan berjualan di lokasi yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas usaha.
“Ini yang bermasalah. Jangan tiba-tiba datang, pasang tenda, berjualan, dan mengganggu fasilitas umum,” tuturnya.
Appi menambahkan bahwa pada awal bulan, tim terpadu akan segera dibentuk dengan melibatkan seluruh unsur terkait guna menghasilkan keputusan yang bersifat tetap dan mengikat.
Ia menekankan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada pola penertiban yang bersifat insidental dan berulang tanpa solusi permanen.
“Tidak boleh lagi hari ini ditertibkan, besok muncul lagi. Itu bukan solusi. Wilayah yang tidak boleh dilakukan kegiatan apa pun harus ditetapkan secara fixed dan aturannya mengikat,” katanya.
Baca Juga : Makassar Tuan Rumah IGS 2026, Kemenlu Perkenalkan Kuliner dan Peluang Investasi kepada Delegasi Dunia
Appi juga menyoroti lemahnya koordinasi antarperangkat wilayah kecamatan dan kelurahan sebagai salah satu penyebab persoalan ketertiban kota terus berulang.
“Ini seakan-akan persoalan kecil, padahal hanya soal koordinasi. Hampir di semua ruas jalan—Cendrawasih, Veteran, Ratulangi, Urip, Pettarani—persoalannya sama,” ungkapnya.
Munafri meminta seluruh camat, lurah, hingga RT/RW untuk memaksimalkan pengawasan wilayah masing-masing.
Baca Juga : Di Hadapan 41 Delegasi dari 28 Negara, Munafri Promosikan Potensi Makassar kepada Duta Besar Dunia
“Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan. Semua kembali pada kesadaran wilayah, mau atau tidak menjalankan tugas,” tuturnya.
Ia juga menyoroti keberadaan bangunan ilegal di atas saluran air dan kanal yang menghambat penanganan banjir.
“Bagaimana mau membersihkan got dan alur air kalau ada bangunan di atasnya,” ujarnya.
Appi meminta jajaran kecamatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Linmas untuk memaksimalkan perannya. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap aparat yang tidak siap bekerja di lapangan.
“Pastikan semua standby. Jangan biarkan lagi terjadi kesalahpahaman yang berujung pada citra negatif pemerintah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, politisi Golkar itu kembali menegaskan komitmennya untuk menertibkan praktik parkir liar yang selama ini menjadi sumber kemacetan dan keluhan masyarakat.
Munafri mengaku telah mengantongi data lengkap terkait penguasaan titik-titik parkir ilegal di sejumlah ruas jalan Kota Makassar.
Ia pun secara tegas memerintahkan Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.
“Segera dieksekusi, tidak ada cerita. Kalau mereka mau melawan, kita lawan. Tidak ada orang yang boleh lebih kuat daripada pemerintah, karena kita berdiri di atas aturan,” ujarnya tegas.
Menurutnya, praktik juru parkir liar yang menarik tarif di luar ketentuan resmi serta memanfaatkan lokasi terlarang tidak boleh lagi dibiarkan.
“Saya tidak mau lagi ada juru parkir liar yang menarik tarif tidak sesuai aturan atau parkir di tempat terlarang yang bikin macet. Ini yang membuat masyarakat mengeluh. Tolong ditertibkan semua,” tegasnya.
Selain itu, Munafri meminta peran aktif seluruh perangkat wilayah, mulai dari camat hingga lurah, untuk melakukan pengawasan ketat.
“Pantau wilayahnya. Jangan ada pembiaran. Jika ada titik parkir baru yang tidak terdaftar, segera laporkan ke PD Parkir. Kita harus satu komando,” imbuhnya.
Munafri menegaskan bahwa penertiban parkir liar akan dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, bukan sekadar razia sesaat.
“Saya tunggu laporannya dalam waktu dekat,” ujarnya.
Dengan langkah tegas ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat menghadirkan tata kelola parkir yang tertib, adil, dan sesuai regulasi, serta mengurai kemacetan dan meningkatkan kenyamanan ruang publik.
“Walaupun kita harus melawan tembok, tidak ada masalah. Saya akan turun langsung. Kota Makassar adalah wilayah pemerintah. Negara harus hadir,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
