Jejakfakta.com, MAKASSAR – Rencana Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Demonstrasi menuai kritik keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel. Organisasi lingkungan itu menilai kebijakan tersebut sebagai sinyal ketidakmampuan pemerintah daerah membangun komunikasi sehat dengan masyarakat.
Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel, Rahmat Kottir, menyebut pembentukan Satgas untuk merespons tingginya angka demonstrasi justru berpotensi melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
“Rencana Andi Sudirman untuk menekan aksi demonstrasi adalah sikap anti demokrasi dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 serta Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” kata Rahmat, Rabu (11/2/2026).
Baca Juga : Pemprov Sulsel Kucurkan Rp1 Miliar untuk RSUD Syekh Yusuf, Pemulihan Pascakebakaran Dipercepat
Menurutnya, jika Satgas tersebut difungsikan untuk membatasi atau mengendalikan aksi unjuk rasa, maka kebijakan itu bertentangan dengan konstitusi. Ia bahkan menilai Satgas tersebut berpotensi inkonstitusional jika tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Keputusan membentuk Satgas penanganan demonstrasi tidak memiliki pijakan hukum yang kuat. Jika diarahkan untuk membatasi hak warga, maka itu bentuk pelanggaran konstitusi,” tegasnya.
Investasi dan Lonjakan Aksi Protes
Baca Juga : Warga Tamalanrea Tolak PLTSa Dekat Permukiman, Desak Pemerintah Cari Lokasi Alternatif
WALHI menilai meningkatnya gelombang demonstrasi di Sulsel dalam beberapa tahun terakhir tidak terjadi tanpa sebab. Rahmat menyebut masifnya investasi, terutama di sektor ekstraktif, menjadi pemicu utama konflik sosial dan lingkungan.
“Kami melihat demonstrasi meningkat seiring dengan ekspansi investasi yang tidak sehat. Pemerintah memberi izin tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penolakan masyarakat membuktikan investasi itu tidak berpihak pada warga,” ujarnya.
Dalam lima tahun terakhir, lanjut Rahmat, ekspansi bisnis ekstraktif dinilai memperbesar potensi konflik sumber daya alam di berbagai daerah di Sulsel. Minimnya pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses perizinan memperparah situasi.
Baca Juga : Wabup Lutim Dorong Sistem Merit ASN, Manajemen Talenta Jadi Kunci Birokrasi Profesional
“Konflik sumber daya alam meningkat karena pemerintah lebih mementingkan investasi dibanding kepentingan masyarakat. Aspirasi warga tidak dilibatkan secara bermakna, sehingga gelombang protes terus terjadi,” tambahnya.
Gubernur: Satgas Bukan untuk Membungkam
Sebelumnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyatakan rencana pembentukan Satgas dilakukan karena tingginya angka demonstrasi di Sulsel yang dinilai berdampak pada iklim investasi.
Baca Juga : Komitmen Perlindungan Anak, TP PKK Luwu Timur Ikut Dorong Percepatan Imunisasi Zero Dose di Sulsel
“Karena kita melihat angka demonstrasi di Sulsel termasuk yang tinggi, dan itu tidak bagus untuk investasi. Makanya kita akan buat Satgas penanganan dan pencegahan dini,” ujar Andi Sudirman, Senin (9/2/2026).
Namun ia menegaskan Satgas tersebut bukan untuk membungkam suara masyarakat. Menurutnya, keberadaan Satgas justru untuk meredam konflik, menjaga ketertiban, sekaligus memastikan aspirasi warga tetap tersalurkan.
“Tujuan utamanya bukan membungkam. Justru memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi,” tegasnya.
Baca Juga : Jadi Percontohan di Sulsel hingga Nasional, Imunisasi Zero Dose Gowa Capai 101,6 Persen
Meski demikian, perdebatan publik mulai menguat: apakah Satgas ini menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, atau justru simbol pendekatan represif terhadap kritik?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
