Jejakfakta.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada Kepala Daerah untuk pengendalian inflasi dan memantau langsung untuk terjun ke lapangan.
Hal ini disampaikan Tito saat rapat koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (24/1/2023). Tito dalam paparannya berdasarkan dari arahan Presiden dalam hal pengendalian inflasi, yaitu, pertama para Kepala Daerah diminta memantau langsung untuk terjun di lapangan serta berhati-hati dalam mengatur tarif PDAM maupun angkutan umum.
“Yang di daerah, kita harus turun langsung di lapangan, jangan hanya di belakang meja terima laporan, turun cek sehingga tahu persis angkanya berapa, terutama komoditas penyumbang inflasi,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Baca Juga : MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 Resmi Ditutup, Wali Kota Makassar Dampingi Menag Nasaruddin Umar
Selanjutnya, kata Tito, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk turut serta menurunkan kemiskinan extrem sampai target 0 persen pada 2024. "Ketiga mendorong Kepala Daerah untuk turunkan stunting dibawah 14 persen di tahun 2024," katanya.
Terkait hal ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan terkait kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi perhatian utama.
“Karena kedua hal ini, baik stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi arahan Bapak Presiden kita,” sebutnya.
Baca Juga : Dorong Kemandirian Energi, Dosen FT UNM Latih Pengurus Yayasan Muallaf Al-Istiqamah Manfaatkan PLTS
Selain itu, Tito meminta segera selesaikan dua masalah besar investasi yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persetujuan bangunan gedung (PBGD).
Kelima, maksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun dana abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk produk buatan dalam negeri.
“Jadi tahun ini infrastruktur sudah bisa E-katalog lokal. Termasuk untuk irigasi dan pertanian,” jelasnya Andi Sudirman.
Baca Juga : Hadiri Pembukaan MTQ VIII KORPRI Nasional, Bupati Irwan Dorong ASN Perkuat Nilai Keagamaan
Ke enam susun rencana induk master plan penataan kota dan juga penekanan visi-misi yang dapat menunjukkan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah.
Serta dua poin lainnya, yang ke tujuh yaitu menjaga stabilitas politik dan keamanan Pemilu 2024 serta ke delapan jaminan kebebasan beragama.
Adapun Sulsel, secara tahunan, inflasi Sulsel pada Desember 2022 tekanan inflasi melemah, tercatat sebesar Rp 5,77 persen (y-on-y), lebih rendah dari inflasi November 2022 (6,00 persen y-on-y)
Baca Juga : MTQ VIII KORPRI Nasional Jadi Dongkrak Perputaran Ekonomi, Munafri: Berkah bagi UMKM
Upaya yang yang dilaksanakan melalui TPID Provinsi Sulsel dengan program kerjasama dengan toko ritel untuk memperpendek jalur distribusi, Program Benih Mandiri, pengadaan gabah/beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP), pasar murah/gelar pangan murah dan operasi pasar dan pengembanan pertanian keluarga.
Adapun program penanganan dampak inflasi di Sulsel tahun 2022. Untuk bantuan sosial Rp 2 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp 10,5 miliar dan Subsisi Transfortasi Umum Rp 2,5 miliar.
“Berbagai upaya yang dilakukan bersama Pemerintah Pusat, termasuk dengan Forkopimda, pemerintah daerah dan stake holder lainnya. Merupakan upaya kita mengantisipasi dampak inflasi yang menjadi tantangan Indonesia dan dunia saat ini,” pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
