Jejakfakta.com, MAKASSAR – Kunjungan Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menjadi titik tekan baru bagi Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola fiskal yang transparan, adaptif, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Didampingi Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, Agus Fatoni hadir langsung di Balaikota Makassar, Selasa (24/2/2026), untuk mensosialisasikan sistem pengelolaan keuangan daerah di tengah dinamika fiskal nasional yang tengah mengalami tekanan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat secara langsung menjadi ruang strategis untuk memperdalam pemahaman regulasi dan memperkuat tanggung jawab dalam pengelolaan APBD.
Baca Juga : Hadiri Sannipata Waisak, Munafri Tegaskan Makassar Rumah Bersama dan Benteng Toleransi di Tengah Keberagaman
“Kehadiran Pak Dirjen memberikan makna mendalam bagi kami, terutama dalam memastikan sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal,” ujarnya.
Munafri menekankan bahwa pengelolaan anggaran bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah bersumber dari masyarakat dan wajib kembali dalam bentuk program yang terukur serta bisa dipertanggungjawabkan.
“Uang yang kita kelola berasal dari masyarakat. Maka harus kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Makassar Half Marathon 2026 Jadi Mesin Penggerak Ekonomi, Hotel Penuh dan UMKM Panen Rezeki
Ia juga mendorong seluruh jajaran perangkat daerah untuk aktif menggali dan mengklarifikasi setiap regulasi agar tidak terjadi multitafsir, terutama dalam percepatan realisasi belanja daerah.
Dalam pemaparannya, Agus Fatoni menegaskan bahwa pengelolaan anggaran menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Menurutnya, di tengah penurunan fiskal di berbagai sektor, pemerintah daerah harus mampu melakukan optimalisasi secara maksimal dan terukur.
Baca Juga : Ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026, Wabup Puspawati: Inovasi dan Kinerja Jadi Kunci Kemajuan Daerah
“Pengelolaan anggaran itu sangat penting, baik mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat kondisi fiskal kita sedang banyak yang turun, maka optimalisasi pengelolaan keuangan perlu kita maksimalkan,” jelasnya.
Ia memaparkan tujuh aspek utama dalam sistematika pengelolaan keuangan daerah, mulai dari kekuasaan pengelolaan keuangan, struktur APBD, mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran, hingga implementasi Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait efisiensi belanja.
Tak hanya itu, Agus Fatoni juga mengulas strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, faktor penyebab lambatnya realisasi belanja, serta solusi percepatan penyerapan APBD 2025.
Baca Juga : Makassar Raih Terbaik I Creative Financing 2026, Munafri-Aliyah Borong Penghargaan Regional Sulawesi
Dalam kesempatan tersebut, Agus Fatoni turut memetakan postur APBN 2026 dan program prioritas pemerintah pusat sebagai acuan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan nasional, sekaligus mempercepat dampak ekonomi di tingkat lokal.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Makassar untuk memperkuat disiplin fiskal, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
