Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terus mendorong reformasi birokrasi, khususnya di sektor layanan kesehatan dasar.
Salah satu langkah strategis yang kini memasuki fase krusial adalah seleksi terbuka Kepala Puskesmas (Kapus) untuk 47 fasilitas kesehatan yang tersebar di 15 kecamatan di Makassar.
Program ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang profesional, optimal, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk wilayah kepulauan.
Baca Juga : Makassar Jadi Simpul Distribusi Pangan Sulampua, Munafri Dukung GPIPS 2026
Munafri menegaskan, percepatan penetapan kepala puskesmas definitif menjadi prioritas penting. Pasalnya, sejak 2019 sebagian besar posisi tersebut masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), yang dinilai memiliki keterbatasan dalam kewenangan dan pengambilan keputusan strategis.
“Dengan kepala puskesmas definitif, tanggung jawab dan kewenangan menjadi jelas sehingga pelayanan bisa lebih maksimal,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Seleksi terbuka ini telah berlangsung sejak Maret 2026 dan kini memasuki tahap akhir. Sebanyak 84 peserta mengikuti proses berjenjang mulai dari tes tertulis, uji kompetensi, hingga wawancara mendalam.
Baca Juga : Hari Santri 2026, Pemkot Makassar Perkuat Dukungan Pesantren Lewat Beasiswa hingga Infrastruktur
Menariknya, Pemkot Makassar menghadirkan pendekatan baru dengan membuka kesempatan yang setara bagi seluruh tenaga kesehatan. Tidak hanya dokter, tetapi juga bidan dan lulusan kesehatan masyarakat diberi peluang yang sama.
Kebijakan ini menandai perubahan paradigma dalam manajemen SDM kesehatan yang lebih berbasis kompetensi dibanding latar belakang profesi.
Munafri menekankan bahwa proses seleksi tidak hanya mengacu pada sistem merit ASN, tetapi juga prinsip “the right man on the right place”, yakni menempatkan individu sesuai kompetensi dan potensi terbaiknya.
Baca Juga : Jalankan Arahan Presiden di Rakornas TPAKD, Munafri: Keuangan Harus Berdampak Ekonomi bagi Masyarakat
“Proses ini kita rancang agar benar-benar menghasilkan figur yang tepat untuk jabatan strategis,” tegasnya.
Penilaian Komprehensif
Sekretaris Daerah Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menjelaskan bahwa penilaian peserta dilakukan secara menyeluruh.
Baca Juga : Kota Makassar Raih Terbaik I Jamsostek Award 2026, Appi: 81 Ribu Pekerja Terlindungi
Aspek yang dinilai meliputi:
- Perencanaan dan pengelolaan Puskesmas berbasis BLUD
- Kemampuan menyerap aspirasi masyarakat
- Pelaksanaan program prioritas seperti penanganan stunting
- Integritas dan tata kelola keuangan
- Kapasitas manajerial dan inovasi layanan
“Semua hasil akan diakumulasi menjadi nilai akhir sebagai dasar penentuan,” jelasnya.
Saat ini, proses seleksi berada pada tahap penghitungan nilai sebelum penetapan dan pelantikan. Pemkot Makassar menargetkan hasil akhir dapat diumumkan dalam waktu dekat.
Baca Juga : Di Forum Asia-Pasifik, Appi Paparkan Strategi Makassar Bangun PAUD Inklusif dan Ramah Iklim
Munafri juga mengisyaratkan bahwa pelantikan kepala puskesmas akan dilakukan lebih dahulu sebelum kepala sekolah.
“Yang pasti, semua yang dilantik adalah mereka yang lolos seluruh tahapan seleksi secara ketat,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
