Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri—yang akrab disapa Appi—saat membuka kegiatan penguatan implementasi SAKIP Kota Makassar di Hotel Arya Duta Makassar, Selasa (14/4/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi Pemerintah Kota Makassar itu mengusung tema “Penguatan SAKIP sebagai Instrumen Transformasi Kinerja Menuju Makassar Berdampak”.
Baca Juga : Wali Kota Appi Panen Melon di Bukit Baruga, Urban Farming Masjid Bin Baz Bakal Jadi Percontohan
Dalam sambutannya, Appi menekankan bahwa SAKIP harus dimaknai sebagai alat ukur kinerja yang mampu memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“SAKIP bukan sekadar rutinitas birokrasi. Ini adalah cerminan bagaimana sistem pemerintahan kita berjalan dan menghasilkan dampak nyata,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan implementasi SAKIP tidak hanya bergantung pada sistem yang dirancang, tetapi juga pada komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Baca Juga : Pemkot Makassar dan BPJS Serahkan Santunan Rp192,5 Juta untuk Ahli Waris Pekerja Rentan
Menurutnya, sistem yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa kesungguhan dalam pelaksanaannya.
“Sebagus apa pun sistem yang kita miliki, tanpa komitmen yang kuat, tidak akan berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Appi menyebutkan, ada dua kunci utama dalam penguatan SAKIP, yakni penerapan sistem yang tepat serta komitmen dalam implementasi. Ia pun menegaskan bahwa pelaksanaan SAKIP merupakan kewajiban yang harus dijalankan secara serius oleh seluruh perangkat daerah.
Baca Juga : Pemkot Makassar Bangun Pedestrian Terintegrasi, Jalan Balaikota-Thamrin Jadi Pilot Project
Lebih lanjut, ia meminta seluruh kepala SKPD untuk bertanggung jawab penuh terhadap kualitas perencanaan hingga capaian kinerja di unit kerja masing-masing. Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi program yang tidak memiliki kontribusi jelas terhadap target pembangunan daerah.
“Setiap program harus terarah, terukur, dan berdampak. Tidak boleh ada kegiatan tanpa kontribusi nyata terhadap pembangunan,” imbuhnya.
Selain itu, Appi menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan sistem birokrasi meskipun terjadi pergantian pejabat. Ia menekankan bahwa sistem yang telah dibangun harus terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.
Baca Juga : Sayembara Logo HUT ke-419 Kota Makassar Dibuka, Desainer Wajib Lolos Seleksi Portofolio
“Boleh orangnya berganti, tetapi sistem harus tetap berjalan dan terus diperbaiki. Ini proses berkelanjutan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mendorong penguatan koordinasi antarperangkat daerah, termasuk dengan Bappeda, Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta Bagian Organisasi.
Koordinasi dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi SAKIP berjalan optimal dan sesuai prinsip akuntabilitas.
Baca Juga : Jembatan Kembar Barombong Mau Dibangun Pemkot Makassar, Tiga Bidang Lahannya Masih Bersengketa
Meski mengakui adanya tantangan dalam implementasi SAKIP, Appi tetap optimistis seluruh jajaran mampu menjalankannya dengan disiplin dan komitmen tinggi.
“SAKIP adalah cerminan bagaimana kita mengelola pemerintahan. Dengan komitmen dan kesungguhan, kualitas SAKIP Makassar akan terus meningkat dan meraih predikat lebih baik ke depan,” tutupnya. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
