Jejakfakta.com, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa menyatakan siap mendukung pelaksanaan Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung REDAM) yang diinisiasi Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI. Program tersebut dinilai sejalan dengan kondisi sosial masyarakat Gowa yang dinilai semakin dewasa dalam menyikapi persoalan hukum, sosial, dan hak asasi manusia.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menerima kunjungan jajaran Kementerian HAM RI di ruang kerjanya, Jumat (5/6/2026). Pertemuan tersebut membahas sosialisasi Program Kampung REDAM yang saat ini mulai diperkenalkan ke sejumlah daerah di Indonesia.
Program yang digagas Menteri HAM RI, Natalius Pigai, itu bertujuan memperkuat penyelesaian konflik sosial berbasis masyarakat sekaligus mendorong lahirnya desa dan kelurahan sadar HAM.
Darmawangsyah menyambut baik program tersebut dan menilai konsep Kampung REDAM relevan dengan kondisi Kabupaten Gowa yang selama ini mampu menjaga stabilitas sosial dan toleransi masyarakat.
Menurutnya, situasi HAM di Gowa saat ini berada dalam kondisi aman dan terkendali. Meski sempat muncul dinamika sosial terkait kasus kekerasan seksual yang menjadi perhatian publik, persoalan tersebut dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kasus tersebut memang sempat menjadi perhatian masyarakat, namun tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Penanganan yang dilakukan aparat penegak hukum serta dukungan berbagai elemen masyarakat mampu meredam potensi gesekan yang lebih luas,” ujar Darmawangsyah.
Baca Juga : Pemkab Gowa Percepat Penanganan Stunting, Wakil Bupati Turun Langsung Salurkan Bantuan Gizi
Ia mengatakan, masyarakat Gowa kini semakin dewasa dalam menyikapi persoalan hukum maupun isu hak asasi manusia. Kesadaran masyarakat untuk menghormati proses hukum dan ketentuan perundang-undangan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas daerah.
Tidak hanya dalam aspek sosial, Darmawangsyah juga menilai dinamika politik di Kabupaten Gowa berlangsung kondusif. Perbedaan pandangan politik maupun isu-isu publik tidak memicu polarisasi berlebihan di tengah masyarakat.
“Kedewasaan masyarakat dalam menerima informasi, termasuk yang berkembang di ruang publik dan media sosial, turut berkontribusi menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Para tokoh masyarakat, tokoh politik, serta berbagai pemangku kepentingan juga lebih mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap proses hukum,” katanya.
Baca Juga : Wabup Gowa Sisihkan Gaji Pribadi untuk Lawan Stunting, 200 Keluarga di Bajeng Terima Paket Gizi
Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Kabupaten Gowa dalam memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, supremasi hukum, dan demokrasi yang sehat.
Terkait implementasi Program Kampung REDAM, Pemerintah Kabupaten Gowa menyatakan siap melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait guna mendukung pelaksanaannya.
“Program ini sangat baik karena mendorong terbangunnya kesepahaman dalam pelaksanaan Kampung REDAM yang berbasis pembinaan dan pendampingan desa terkait isu-isu HAM. Tentu kami menyambut baik dan siap berkolaborasi,” tegasnya.
Baca Juga : Gowa Raih Penghargaan Kemendagri, Turunkan Stunting hingga 17 Persen dan Kantongi Insentif Rp1 Miliar
Sementara itu, Direktur Pelayanan HAM Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM RI, Osbin Samosir, menyampaikan bahwa Kabupaten Gowa menjadi daerah kedua yang dikunjungi dalam rangka sosialisasi Program Kampung REDAM setelah sebelumnya dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Osbin, program tersebut dirancang untuk mendorong desa dan kelurahan menjadi ruang yang mampu merawat perdamaian sekaligus menyelesaikan konflik sosial secara konstruktif.
“Kami membawa Program Kampung REDAM untuk mendorong desa dan kelurahan merawat perdamaian. Program ini juga menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik di masyarakat,” kata Osbin.
Baca Juga : Wabup Gowa Pastikan Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Tetap Normal Pascakebakaran
Ia turut mengapresiasi kondisi sosial di Kabupaten Gowa yang dinilai berhasil menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat.
“Hampir tidak ada gejolak sosial yang mengkhawatirkan. Ini menunjukkan masyarakat dan pemerintah daerah mampu merawat kehidupan sosial yang harmonis,” ungkapnya.
Selain Gowa, KemenHAM Sulsel juga dijadwalkan melakukan kunjungan serupa ke sejumlah daerah lain, di antaranya Kabupaten Maros, Pangkep, Bulukumba, Soppeng, Pinrang, Bone, dan Kota Makassar.
Program Kampung REDAM sendiri dibentuk KemenHAM RI untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam optimalisasi pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan kelurahan. Program tersebut juga didukung melalui skema pembinaan, pendampingan, serta koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan Desa Sadar HAM berjalan efektif dan berkelanjutan. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
