Selasa, 21 Juli 2026 16:27

Sekda Makassar Dorong Peserta PKP Jadi Penggerak Perubahan, Pelayanan Publik Harus Berbasis Mutu

Editor : Redaksi
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Andi Zulkifly saat menjadi narasumber PKP Angkatan XXIV lingkup Pemerintah Kota Makassar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Selasa (21/7/2026). @Jejakfakta/dok. Humas Pemkot Makassar
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Andi Zulkifly saat menjadi narasumber PKP Angkatan XXIV lingkup Pemerintah Kota Makassar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Selasa (21/7/2026). @Jejakfakta/dok. Humas Pemkot Makassar

Sekda Makassar Andi Zulkifly tekankan peserta PKP Angkatan XXIV menerapkan manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bukan hanya menjadi ruang peningkatan kompetensi aparatur, tetapi juga momentum mencetak pemimpin birokrasi yang mampu menghadirkan perubahan nyata dalam pelayanan publik.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Andi Zulkifly saat menjadi narasumber PKP Angkatan XXIV lingkup Pemerintah Kota Makassar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Selasa (21/7).

Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari lurah dan kepala sub bagian (Kasubag) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti kegiatan bertema “Manajemen Mutu: Membangun Budaya Kinerja yang Bermutu dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Makassar” yang bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga : HUT ke-419 Makassar: Bedah 419 Rumah, Nikah Massal Gratis hingga Layanan Kesehatan

Dalam kesempatan tersebut, Andi Zulkifly menegaskan bahwa peserta PKP memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas birokrasi. Mereka tidak hanya dituntut memahami teori kepemimpinan, tetapi juga mampu menerapkan budaya kerja yang berorientasi pada mutu pelayanan.

Menurutnya, organisasi pemerintahan memiliki karakter berbeda dengan organisasi bisnis. Jika sektor swasta mengejar keuntungan, maka pemerintah memiliki tanggung jawab utama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi bisnis. Kalau perusahaan berorientasi pada keuntungan, maka organisasi pemerintah berorientasi pada pelayanan. Tugas kita memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas dan memuaskan,” ujar Andi Zulkifly.

Baca Juga : Munafri-Aliyah Buktikan Komitmen Lindungi Pekerja Rentan, Makassar Berjasa Raih Penghargaan Nasional

Mantan Lurah Lakkang itu menjelaskan, konsep manajemen mutu yang berkembang di dunia bisnis tetap relevan diterapkan dalam pemerintahan, selama disesuaikan dengan tujuan utama organisasi publik.

Penerapan manajemen mutu, kata dia, harus dimulai dari penyusunan standar pelayanan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), pengukuran kinerja, hingga evaluasi tingkat kepuasan masyarakat.

“Kita harus memiliki standar pelayanan, mengukur pelaksanaannya, kemudian mengevaluasi apakah masyarakat sudah puas atau belum. Tanpa pengukuran mutu, kita tidak akan pernah mengetahui kualitas pelayanan yang kita berikan,” jelasnya.

Baca Juga : Kadispora Makassar Dampingi Wali Kota Buka Kongres Pemuda Sulsel 2026, Dorong Gagasan Jadi Kebijakan

Sekda Makassar juga menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap proses pelayanan. Menurutnya, pengawasan menjadi alat memastikan layanan pemerintah berjalan transparan, efektif, dan akuntabel.

Namun, sistem yang baik tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Andi Zulkifly menyebut kompetensi ASN tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga sikap dan etika dalam memberikan pelayanan.

“Kompetensi itu gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seseorang bisa saja sangat pintar, tetapi jika sikap pelayanannya tidak baik, maka kualitas pelayanan tetap tidak maksimal,” katanya.

Baca Juga : Antisipasi Banjir, Pemkot Makassar Jajaki Teknologi Penyedot dan Penyemprot Air dari Yokohama

Mantan Camat Ujung Pandang itu mengingatkan peserta PKP bahwa status sebagai ASN merupakan amanah untuk melayani masyarakat. Karena itu, budaya kerja profesional, disiplin, dan bertanggung jawab harus menjadi nilai utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kita sudah memilih menjadi pelayan masyarakat. Orientasi kita bukan mencari keuntungan, tetapi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap peserta PKP Angkatan XXIV mampu menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing dengan menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Baca Juga : Dampingi Mensos Gus Ipul, Appi Perkuat Gerakan Peduli Tetangga untuk Perluas Akses Bansos

Menurutnya, evaluasi rutin terhadap pelayanan, identifikasi kelemahan, dan penyempurnaan proses kerja harus menjadi kebiasaan dalam birokrasi agar pelayanan publik Kota Makassar semakin efektif dan mampu menjawab harapan masyarakat. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#Andi Zulkifly #PKP Angkatan XXIV #Pelatihan Kepemimpinan Pengawas #Pemkot Makassar #ASN Makassar #Pelayanan Publik #BPSDM Sulsel #manajemen mutu pemerintahan #Reformasi Birokrasi
Youtube Jejakfakta.com