Jejakfakta.com, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar guna mempercepat capaian pendataan yang saat ini telah mencapai 41,8 persen.
Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi menjelang batas akhir pendataan pada 31 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.
Baca Juga : Makassar Bersiap Tinggalkan Pola Buang Sampah Lama, TPA Tamangapa Mulai Fokus Terima Residu
Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, bersama jajaran tim Sensus Ekonomi 2026.
Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, mengatakan audiensi ini bertujuan mempererat koordinasi sekaligus memperkuat dukungan Pemerintah Kota Makassar dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengapresiasi kolaborasi yang selama ini terjalin, khususnya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang aktif membantu penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Baca Juga : Satpol PP Tertibkan Bangunan Ilegal di Eks Stadion Mattoanging, Jaga Aset Pemkot Makassar
"Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Kami masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menuntaskan seluruh target pendataan," kata Abdul Hafid.
BPS juga berharap Pemkot Makassar dapat memperluas dukungan melalui pemanfaatan media publikasi milik pemerintah, seperti videotron dan billboard, agar sosialisasi Sensus Ekonomi semakin menjangkau pelaku usaha.
Dalam pemaparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Penjelasan tersebut penting untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data karena menganggap pendataan berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Pertahankan WTP, Pendapatan Daerah 2025 Capai Rp4,77 Triliun
Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara terhadap setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit berdasarkan hasil uji coba instrumen pendataan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik langkah BPS dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Baca Juga : TPA Tamangapa Berubah Drastis, Pembenahan Tembus 70 Persen Jelang Berakhirnya Open Dumping
Aliyah juga meminta informasi mengenai batas waktu pendataan agar dapat diteruskan kepada seluruh OPD sehingga ikut memberikan perhatian terhadap kelancaran pelaksanaan sensus.
"Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu," ujar Aliyah.
Pada akhir pertemuan, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala agar berbagai kendala di lapangan dapat segera ditangani bersama. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
