Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membenahi kualitas perencanaan dan serapan anggaran. Penegasan itu disampaikan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat mewakili Wali Kota Makassar memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar secara daring, Jumat (17/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Aliyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Makassar atas berbagai pandangan, masukan, kritik, dan saran yang diberikan terhadap Ranperda tersebut. Menurutnya, seluruh masukan merupakan bentuk sinergi positif antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga : Wali Kota Appi Panen Melon di Bukit Baruga, Urban Farming Masjid Bin Baz Bakal Jadi Percontohan
Pemerintah Kota Makassar juga mengapresiasi dukungan DPRD atas keberhasilan Kota Makassar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Pemkot Makassar menegaskan akan terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Upaya tersebut dilakukan dengan mempercepat digitalisasi sistem retribusi dan pajak daerah, mendorong inovasi perangkat daerah pengelola pendapatan, serta mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
Selain itu, pemerintah juga mengakui bahwa besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran serta mempercepat pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah agar anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Baca Juga : Pemkot Makassar dan BPJS Serahkan Santunan Rp192,5 Juta untuk Ahli Waris Pekerja Rentan
Terkait rendahnya serapan belanja modal di sejumlah sektor, pemerintah menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan, persoalan aset, hingga penyempurnaan dokumen perencanaan.
Seluruh program yang belum terealisasi, lanjutnya, telah menjadi perhatian pemerintah dan akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya agar dapat segera dilaksanakan.
Di sektor pembangunan, Pemkot Makassar berkomitmen memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang tepat guna dan tepat sasaran, terutama pembangunan jalan, drainase, fasilitas kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga : Pemkot Makassar Bangun Pedestrian Terintegrasi, Jalan Balaikota-Thamrin Jadi Pilot Project
Evaluasi berkala terhadap kinerja seluruh perangkat daerah juga akan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Aliyah menegaskan, setiap pandangan yang disampaikan DPRD menjadi energi positif bagi pemerintah untuk terus melakukan pembenahan.
"Pemerintah Kota Makassar menerima setiap saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari evaluasi bersama. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Baca Juga : Sayembara Logo HUT ke-419 Kota Makassar Dibuka, Desainer Wajib Lolos Seleksi Portofolio
Ia juga menambahkan, Pemerintah Kota Makassar akan terus mengedepankan komunikasi yang harmonis dan kolaboratif bersama DPRD dalam setiap tahapan pembahasan kebijakan daerah.
"Kami berharap semangat kemitraan yang telah terbangun dapat terus dipelihara sehingga pembahasan Ranperda ini berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar," tutup Aliyah. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
