Jejakfakta.com, MAKASSAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menerima kunjungan peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).
Program ini diikuti 27 peserta yang berasal dari tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari 12 provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta sekaligus memperkenalkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui pemanfaatan teknologi digital.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Hadiri Forum Nasional ADINKES, Dorong Penguatan Kolaborasi Layanan Kesehatan
"Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dapat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan dan memberikan manfaat," ujar Roem.
Sementara itu, rombongan dipimpin oleh Course Leader Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia), Rachel Nolan. Ia mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari lokakarya pra-studi sebelum para peserta mengikuti program studi singkat di Australia.
"Studi ini bertujuan memperkenalkan praktik-praktik baik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital, salah satunya yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kapasitas di bidang kebijakan publik, digitalisasi, serta administrasi pemerintahan," ujarnya.
Baca Juga : Munafri Paparkan Peta Jalan Pengelolaan Sampah Makassar, TPA Berbenah dan PSEL Bertransisi ke Perpres 109
Dalam sesi pemaparan bertajuk "Digital Insight, Better Governance", Dr. Muhammad Roem memperkenalkan berbagai inovasi digital Pemerintah Kota Makassar yang dikembangkan melalui Dinas Kominfo, salah satunya Makassar Super Apps Lontara+ yang resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025.
Roem menjelaskan, sebelum hadirnya Lontara+, Pemerintah Kota Makassar memiliki 358 aplikasi milik perangkat daerah yang berjalan secara terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan layanan tidak terintegrasi, aspirasi masyarakat tersebar di berbagai platform, serta menyulitkan pemerintah dalam mengukur kepuasan masyarakat secara menyeluruh.
"Melalui integrasi seluruh layanan ke dalam satu aplikasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan publik dengan lebih mudah. Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015," jelasnya.
Baca Juga : Munafri Dampingi Zulkifli Hasan Monitoring Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Untia
Ia juga memaparkan capaian pengelolaan aduan masyarakat selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026. Tercatat sebanyak 25.219 aduan masuk melalui Lontara+, dengan 22.663 aduan berhasil diselesaikan sehingga tingkat penyelesaiannya mencapai 89,9 persen.
"Hasil evaluasi menunjukkan implementasi Lontara+ berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Sebanyak 92,5 persen pengguna menilai aplikasi ini mempermudah akses layanan, 90 persen menyatakan mudah digunakan, 87,5 persen menilai layanan semakin transparan, dan 87,5 persen mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima. Sementara itu, lebih dari 70 persen responden menilai respons penanganan aduan berlangsung cepat," paparnya.
Roem mengatakan berbagai capaian tersebut mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih sejumlah apresiasi dan penghargaan nasional di bidang transformasi digital. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Baca Juga : Warga RW 04 Karunrung Kelola Sampah Mandiri, Sampah Organik Diolah Jadi Gas Lewat Biodigester
Selain Lontara+, Roem juga memperkenalkan Call Center 112 sebagai layanan kegawatdaruratan yang memberikan respons cepat terhadap laporan masyarakat selama 24 jam. Ia turut menjelaskan fungsi Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) sebagai pusat analisis dan integrasi data Kota Makassar.
"Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau kondisi kota secara real time, mulai dari CCTV lalu lintas, proses pelayanan pajak, pemantauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai indikator strategis lainnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data," jelasnya.
Pemaparan tersebut mendapat perhatian besar dari para peserta. Mereka aktif mengajukan berbagai pertanyaan mengenai strategi integrasi layanan, pengelolaan data lintas perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian aduan masyarakat yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar.
Baca Juga : Persoalan Lama Terungkap, Sampah di Kanal Dipicu Kebiasaan Warga Buang Sampah Sembarangan
Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan, mengaku terkesan dengan pusat pemerintahan baru Kota Makassar serta sistem teknologi yang digunakan dalam merespons keluhan masyarakat.
"Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi Anda dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli terhadap hal-hal yang menjadi perhatian mereka," ujarnya.
Ia menambahkan, sistem yang dibangun Pemerintah Kota Makassar memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dengan mudah, termasuk melalui unggahan foto, sekaligus memperoleh informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai proses penanganannya. Menurutnya, sistem tersebut juga membantu pemerintah mengelola sumber daya secara efektif sehingga pelayanan dasar dapat berjalan optimal.
"Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus memikirkan peningkatan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan," tutup Rachel Nolan. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
