Jejakfakta.com, MAKASSAR – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai paradigma pembangunan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin diarahkan untuk menjadikan rakyat sebagai orientasi sekaligus subjek pembangunan.
Hal itu disampaikan Sarmuji saat memberikan arahan setelah melantik pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang dipimpin Ilham Arief Sirajuddin (IAS) di Hotel Four Points, Jalan Andi Djemma, Makassar, Minggu (25/10/2026).
Menurut Sarmuji, paradigma pembangunan yang mengandalkan pertumbuhan kelompok usaha besar dengan harapan manfaat ekonominya mengalir kepada masyarakat atau trickle-down effect dinilai belum cukup efektif untuk menjawab kebutuhan rakyat.
Baca Juga : Maman Abdurrahman Sebut Batas Sertifikasi Halal Ditunda hingga 2028, Pemerintah Cari Jalan Tengah
Ia menilai manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat tidak selalu sebanding dengan keuntungan yang dinikmati kelompok usaha besar.
“Pak Presiden Prabowo menggeser paradigma pembangunan itu. Sekarang sangat berorientasi kepada rakyat,” ujar Sarmuji dalam arahannya.
Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bentuk kebijakan yang menurutnya berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Bupati Luwu Harap Golkar Sulsel Perkuat Sinergi Pembangunan dan Ekonomi Daerah
Sarmuji mengatakan, pendekatan pembangunan tidak cukup hanya mempertahankan pertumbuhan kelompok usaha yang sudah besar. Pemerintah, menurutnya, juga perlu mendorong kelompok masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan agar memiliki kesempatan berkembang.
Ia turut menyinggung penguatan ketahanan energi dan kedaulatan nasional sebagai bagian dari arah pembangunan yang disampaikannya.
Dalam konteks tersebut, Sarmuji menyebut kebijakan pemerintah sebagai upaya mewujudkan ekonomi konstitusi, yakni pendekatan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai orientasi utama.
Baca Juga : Sarmuji Minta Golkar Sulsel Rangkul Semua Kelompok Masyarakat, Ungkap Elektabilitas Partai 10–13 Persen
Sarmuji menegaskan, Partai Golkar akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo. Namun, dukungan tersebut, menurutnya, tidak berarti mengabaikan kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Bahwa ada kelemahan, bahwa ada kekurangan, maka tugas Partai Golkar sebagai bagian dari koalisi adalah menyempurnakannya,” katanya.
Ia menyatakan, Golkar akan memberikan masukan terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki agar program pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan.
Baca Juga : Golkar Optimalkan Kekuatan Sulsel untuk Pemilu 2029, Adaptif Hadapi Pemilih Gen Z dan Alfa
Arahan tersebut disampaikan di hadapan jajaran pengurus DPD I Golkar Sulsel yang baru dilantik. Sarmuji berharap kepengurusan baru dapat menjalankan peran organisasi sekaligus memperkuat kontribusi partai dalam mendukung pembangunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
