Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memastikan setiap bayi yang lahir mendapatkan identitas kependudukan sejak hari pertama kehidupannya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memastikan hak administrasi setiap anak terpenuhi.
Komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melalui penyerahan simbolis akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang telah diperbarui kepada bayi yang lahir bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar, Senin (9/11/2026).
Dalam momentum tersebut, Munafri mengunjungi tiga bayi yang baru lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa. Kunjungan itu sekaligus menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kota Makassar kepada keluarga yang mendapat kebahagiaan istimewa pada hari jadi Kota Daeng.
Baca Juga : Appi Ajak Cipayung Plus Terlibat Atasi Tawuran, Tegaskan Pintu Kritik Pemkot Makassar Terbuka
Melalui layanan kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan fasilitas kesehatan, orang tua tidak perlu lagi mendatangi kantor pemerintahan untuk mengurus dokumen kependudukan anaknya.
Munafri mengatakan, pencatatan identitas anak sejak lahir merupakan bagian penting dalam membangun basis data kependudukan yang akurat.
Menurutnya, data tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak administrasi anak, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam merencanakan kebutuhan pembangunan kota.
Baca Juga : Munafri Dukung Makassar Christmas Choir Festival 2026, Pemkot Siap Berkolaborasi
“Tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Supaya kita bisa mencatat kebutuhan-kebutuhannya dan memasukkannya dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk,” tegas Munafri.
Ia menjelaskan, data kependudukan yang akurat membantu pemerintah memetakan kebutuhan masyarakat, mulai dari fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tenaga medis, hingga tenaga pengajar.
Munafri mencontohkan perkembangan kawasan permukiman di wilayah Tamalate dan Barombong yang terus mengalami pertumbuhan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan penyediaan infrastruktur dasar, seperti puskesmas, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama.
Baca Juga : Peserta MTQ Makassar 2026 Melonjak Jadi 1.400 Orang, Pembukaan Digelar 13 November
Karena itu, pemerintah membutuhkan data yang valid agar perencanaan pembangunan fasilitas publik dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan publik harus bergerak lebih proaktif. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan, tetapi harus hadir langsung menjangkau kebutuhan warga.
“Ini pola pelayanan yang harus kita bangun. Pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat agar layanan dasar bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga : Dua Dekade Terisolasi, Romang Tangayya Kini Punya Jalan Beton, Appi Siapkan Sambungan 3 KM
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, M. Hatim, menjelaskan bahwa penerbitan akta kelahiran dan pembaruan KK tersebut merupakan kado khusus Pemkot Makassar bagi bayi yang lahir bertepatan dengan HUT Kota Makassar.
Hingga Senin siang, tercatat sekitar 30 bayi lahir di sejumlah rumah sakit di Makassar dan difasilitasi pengurusan dokumen kependudukannya.
Pelayanan dilakukan melalui koordinasi petugas Disdukcapil dengan pihak rumah sakit. Namun, penerbitan dokumen tetap mengikuti ketentuan administrasi kependudukan, termasuk ketentuan bagi bayi yang orang tuanya tercatat sebagai warga Kota Makassar.
Baca Juga : Hari Pahlawan Bukan Sekadar Seremoni, Munafri Ajak Warga Makassar Berjuang Lewat Kerja Nyata
“Di momen ulang tahun Kota Makassar, Dukcapil menerbitkan akta kelahiran bagi bayi baru lahir bertepatan dengan HUT Kota Makassar,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menambahkan bahwa kerja sama Disdukcapil dengan fasilitas kesehatan telah dibangun melalui nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang memberikan layanan persalinan.
Ia berharap cakupan kerja sama tersebut semakin diperluas, termasuk dengan rumah sakit umum dan 19 puskesmas yang memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Dari jumlah tersebut, sekitar enam puskesmas telah menjalin kerja sama. Ke depan, layanan ini diharapkan dapat terus dimaksimalkan agar pengurusan administrasi kependudukan semakin mudah diakses masyarakat.
“Harapan kami ke depan seluruh layanan kesehatan bisa bekerja sama, tidak hanya RS Ibu dan Anak,” harapnya. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
