Jejakfakta.com, MAKASSAR – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar mengecam pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang dinilai bernuansa provokatif dan berpotensi mengancam keamanan serta keselamatan jurnalis.
Pernyataan tersebut muncul saat Tasming memberikan arahan kepada sejumlah pejabat Pemerintah Kota Parepare dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan III di kantornya, Jumat (6/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Tasming menyinggung media yang dinilainya kerap memberitakan hal negatif tentang pemerintahannya. Ia juga mempersoalkan media yang menjalin kontrak kerja sama atau menerima iklan dari pemerintah daerah, tetapi tetap memberitakan kritik terhadap pemerintah.
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Teken Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi
Bahkan, dalam pernyataannya, Tasming melontarkan ungkapan "halal darahnya" ketika menyinggung istilah "Bali Bella" atau bunglon. Pernyataan tersebut dinilai AJI Makassar sebagai ucapan provokatif yang dapat memicu ancaman terhadap keselamatan jurnalis.
"Jadi Pak Kadis, AA-BB, tidak ada Bali Bella (bunglon), ya. Di agama saya juga enggak ada 'Bali Bella' halal darahnya itu," ujar Tasming dalam rekaman pernyataannya.
Tasming juga mempertanyakan sikap media yang menerima kontrak kerja sama dengan pemerintah, tetapi tetap memuat pemberitaan kritis terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintah daerah.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Hadiri Rakor Kemendagri-KPK, Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi
Menurutnya, pemerintah telah memberikan peluang kerja sama kepada media, sehingga ia mempersoalkan pemberitaan yang dianggap menyerang pemerintahannya.
AJI: Jurnalis Bekerja untuk Kepentingan Publik
Merespons pernyataan tersebut, Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan, menegaskan bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk melayani kepentingan pemerintah ataupun penguasa.
Baca Juga : Cegah Korupsi dari Internal Birokrasi, Munafri Minta Kadis hingga Lurah Jaga Integritas
"AJI Makassar menilai seorang kepala daerah semestinya terbuka terhadap kritik, terutama kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan hasil kerja jurnalistik," ujar Sahrul dalam pernyataannya, Rabu (11/11/2026).
Sebagai pimpinan daerah sekaligus pelayan publik, kata Sahrul, Tasming Hamid dan jajaran Pemerintah Kota Parepare diminta memahami bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat.
Sahrul juga mengingatkan bahwa jurnalis bukan humas pemerintah. Kerja jurnalistik dijalankan untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, independen, dan berimbang.
Baca Juga : Surat MA untuk Bupati Gowa Diduga Disabotase, Langkah Hukum Segera Diambil
"Jurnalis bekerja untuk kepentingan publik, melayani hak-hak publik mendapatkan informasi. Jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah, tidak bekerja untuk penguasa. Jurnalis bukan humas pemerintah," tegasnya.
Desak Mendagri Evaluasi Wali Kota Parepare
Koordinator Bidang Advokasi AJI Makassar, Isak Pasabuan, turut mengingatkan bahwa upaya mengontrol, mengatur, mengintimidasi, hingga menghalangi kerja jurnalistik bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Baca Juga : Dirjen Kemendagri Kunjungi Rumah Duka Anggota Damkar Pangkep, Sampaikan Pesan Mendagri
"Kami mengecam pernyataan Wali Kota Parepare Tasming Hamid yang dinilai provokatif dan berpotensi mengancam keamanan serta keselamatan jurnalis dan meminta wali kota dan jajaran pemerintahannya bersikap terbuka serta menerima kritik berbasis fakta dari jurnalis," ujarnya.
"Mengingatkan pemerintah bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan bagian dari kewajiban pelayanan kepada masyarakat."
Isak menegaskan bahwa kritik dan pemberitaan media merupakan bagian dari fungsi pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan. "Karena itu, kepala daerah semestinya merespons kritik dengan memberikan klarifikasi dan membuka ruang transparansi, bukan melontarkan pernyataan yang berpotensi mengancam keselamatan jurnalis," jelasnya.
Ia juga mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi Wali Kota Parepare Tasming Hamid, bahkan memberikan sanksi tegas atas pernyataannya yang dinilai provokatif dan berpotensi berdampak terhadap keselamatan serta kerja-kerja jurnalistik.
"Kami juga mendesak Kemendagri mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada Wali Kota Parepare Tasming Hamid," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
