Jejakfakta.com, KENDARI – Lebih dari lima bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak, AYD belum juga ditahan oleh Polresta Kendari. Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan korban, terlebih tersangka disebut pernah mendatangi rumah korban dan keluarganya.
Atas kondisi tersebut, YLBHI-LBH Makassar bersama Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (11/11/2026), menyampaikan surat desakan kepada Polresta Kendari agar segera mengambil langkah perlindungan terhadap korban, termasuk melakukan penahanan terhadap tersangka.
Koalisi menilai, lambannya penanganan perkara tanpa penjelasan resmi mengenai alasan tidak dilakukannya penahanan berpotensi memperpanjang rasa takut dan memperburuk kondisi psikologis anak korban.
Baca Juga : TP PKK Gowa Perkuat Peran Keluarga dan Kader dalam Pencegahan Perkawinan Anak
Berdasarkan keterangan korban dan keluarga, dugaan kekerasan seksual tersebut berlangsung sejak 2024. Ibu korban kemudian melaporkan perkara itu ke Polresta Kendari pada 30 Mei 2026.
Dua hari setelah laporan diterima, tepatnya 1 Juni 2026, penyidik menetapkan AYD sebagai tersangka. Ia disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun.
Namun, hingga 11 November 2026, tersangka belum ditahan. Menurut pendamping korban, keluarga juga belum menerima surat resmi yang menjelaskan alasan penyidik tidak melakukan penahanan.
Baca Juga : Dikunjungi DPRD Kota Baubau, Pemkab Gowa Berbagi Strategi Tangani Kemiskinan Ekstrem
Korban Masih Trauma, Keluarga Merasa Terancam
Persoalan ini tidak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan dan pemulihan korban.
Berdasarkan hasil asesmen psikologis yang disampaikan pendamping, anak korban mengalami trauma akibat dugaan kekerasan seksual tersebut. Kondisi psikologis korban semakin mengkhawatirkan setelah tersangka disebut pernah mendatangi rumah pelapor yang juga merupakan tempat tinggal korban.
Baca Juga : Reklamasi Tambang PT GKP Dipersoalkan, Petani Wawonii Hadapi Ancaman Baru akibat Pematokan Satgas PKH
Situasi itu membuat korban dan keluarganya merasa terancam bahkan di lingkungan tempat tinggal sendiri.
Mutmainnah, pendamping korban dari Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara, mengatakan bahwa korban membutuhkan jaminan keamanan agar dapat menjalani proses pemulihan tanpa dibayangi ketakutan.
“Anak ini sudah menanggung trauma yang berat. Yang ia butuhkan sekarang adalah kepastian bahwa pelaku tidak bisa mendekatinya lagi. Ketika tersangka masih bebas dan bahkan datang ke rumah korban, keluarga hidup dalam ketakutan setiap hari. Negara seharusnya hadir melindungi, bukan membiarkan korban menunggu tanpa kejelasan,” ujarnya.
Baca Juga : Dua Nelayan Kecil Jadi Tersangka Dugaan Alat Tangkap Terlarang, Kapal Disita dan Nafkah Terhenti
Koalisi menilai, perlindungan terhadap anak korban semestinya menjadi prioritas dalam penanganan perkara kekerasan seksual. Sebab, proses hukum yang berjalan tanpa kepastian perlindungan berisiko menambah beban psikologis korban.
Desak Polisi Gunakan Kewenangan Hukum
YLBHI-LBH Makassar dan Jaringan Perempuan Pesisir Sultra menilai terdapat sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan aparat penegak hukum untuk memastikan keselamatan korban.
Baca Juga : Dugaan Kekerasan terhadap Pembela HAM di Luwu Timur Bergulir, Tiga Saksi Diperiksa Polda Sulsel
Salah satunya adalah Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kemungkinan penahanan terhadap tersangka yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
Selain itu, Pasal 100 ayat (5) mengatur sejumlah alasan penahanan, termasuk apabila terdapat kekhawatiran tersangka menghambat pemeriksaan atau memengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Dalam konteks perkara ini, kedatangan tersangka ke rumah korban dan pelapor dinilai perlu menjadi perhatian penyidik, terutama untuk menilai ada atau tidaknya potensi intimidasi maupun pengaruh terhadap saksi.
Koalisi juga merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 42 memberikan dasar bagi kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada korban sejak laporan diterima, termasuk melalui pembatasan gerak pelaku agar tidak mendekati korban.
Sementara itu, Pasal 45 membuka mekanisme permohonan penetapan pembatasan gerak pelaku kepada hakim apabila terdapat kekhawatiran terjadinya intimidasi atau ancaman terhadap korban.
Koalisi juga menyoroti Pasal 68 UU TPKS yang menjamin hak korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk informasi terkait penahanan.
Ambara Dewita, pendamping hukum korban, menegaskan bahwa desakan tersebut bukan permintaan di luar kewenangan kepolisian, melainkan dorongan agar aparat menggunakan instrumen hukum yang tersedia sekaligus memberikan transparansi kepada keluarga korban.
“Kami tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Kami hanya meminta kepolisian menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang. Jika memang ada alasan tidak menahan, jelaskan secara terbuka dan tertulis kepada korban. Lima bulan tanpa penjelasan adalah bentuk ketertutupan yang tidak bisa diterima dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan penanganan perkara dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Menurutnya, korban yang telah berani melapor seharusnya mendapatkan kepastian perlindungan dan informasi perkembangan perkara, bukan justru dibiarkan menghadapi ketidakpastian.
Empat Tuntutan kepada Polresta Kendari
Melalui surat desakan tersebut, YLBHI-LBH Makassar bersama Jaringan Perempuan Pesisir Sultra menyampaikan empat tuntutan kepada Polresta Kendari.
Pertama, mendesak Kapolresta Kendari melalui Satreskrim segera melakukan penahanan terhadap AYD dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak.
Kedua, meminta Polresta Kendari menyampaikan secara tertulis kepada korban dan keluarga mengenai alasan tidak dilakukannya penahanan selama lebih dari lima bulan sejak penetapan tersangka.
Ketiga, mendesak kepolisian menjamin keamanan korban dan keluarganya, termasuk mengambil langkah pembatasan gerak tersangka agar tidak mendekati korban sebagaimana mekanisme yang diatur dalam UU TPKS.
Keempat, meminta penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan.
Koalisi menegaskan, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup hanya dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab memastikan korban terlindungi, memperoleh informasi perkembangan perkara, dan tidak kembali berada dalam situasi yang mengancam keselamatannya.
Bagi korban, kepastian hukum bukan sekadar menunggu proses berjalan. Kepastian itu juga berarti mendapatkan kembali rasa aman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
