Senin, 16 November 2026 13:23

15 Kecamatan di Makassar Bakal Terintegrasi Digital, Munafri Bidik Pembenahan Sistem Angkutan Sampah

Editor : Redaksi
Penulis : Samsir
Pertemuan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026). @Jejakfakta/dok. Humas Pemkot Makassar
Pertemuan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026). @Jejakfakta/dok. Humas Pemkot Makassar

Pemkot Makassar menjajaki sistem digital pengangkutan sampah di 15 kecamatan untuk mengawasi armada, BBM, biaya operasional, dan retribusi.

Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mulai membidik transformasi sistem pengangkutan sampah berbasis digital. Rencananya, aktivitas armada kebersihan di 15 kecamatan akan diintegrasikan dalam satu sistem kendali untuk memastikan pengangkutan lebih transparan, terukur, dan efisien.

Langkah ini tidak hanya menyasar pengawasan pergerakan kendaraan, tetapi juga pembenahan tata kelola anggaran, penggunaan bahan bakar minyak (BBM), hingga perhitungan biaya operasional persampahan.

Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).

Baca Juga : Pemadaman Listrik di Makassar, Munafri Panggil PLN dan Desak Kepastian Pemulihan

Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan menawarkan sistem pengelolaan armada berbasis Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System.

Teknologi tersebut memungkinkan pemerintah memantau pergerakan kendaraan, rute pengangkutan, volume pekerjaan, konsumsi BBM, hingga biaya operasional secara real time.

Novi Candra menjelaskan, sistem yang ditawarkan merupakan layanan pengelolaan operasional armada dengan skema Business to Service (BTS). Melalui pola ini, pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengadaan perangkat dan sistem secara mandiri.

Baca Juga : Makassar Terbaik Nasional Program Berhenti Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok

"Jadi, pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan. Kami yang menghadirkan layanan," jelasnya.

Ia menyebut perusahaannya memiliki pengalaman mendukung operasional pengangkutan sampah di Kota Jambi. Untuk Makassar, penjajakan tersebut masih merupakan tahap awal.

Salah satu fitur yang ditawarkan adalah teknologi geofencing untuk membatasi wilayah operasional kendaraan. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mendeteksi armada yang keluar dari rute atau area penugasan.

Baca Juga : DPRD Makassar Beri Catatan Anggaran 2027, Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Jadi Prioritas

Bahkan, perusahaan mengklaim kendaraan dapat dinonaktifkan dari jarak jauh apabila terindikasi digunakan di luar kepentingan operasional.

Sistem tersebut juga dilengkapi sensor untuk mendeteksi anomali penggunaan BBM. Pemerintah nantinya dapat membandingkan konsumsi bahan bakar berdasarkan jarak tempuh, waktu operasional, dan rute kendaraan.

Menurut Novi, teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan penggunaan BBM. Ia mencontohkan pengalaman perusahaan saat menangani proyek pengangkutan di daerah lain, ketika tiga hingga empat dari 10 kendaraan terdeteksi mengalami anomali konsumsi bahan bakar.

Baca Juga : Pemkot Jaga Program Prioritas 2027, Anggaran Harus Berdampak pada Kesejahteraan Warga

Di sisi lain, Munafri menilai pembenahan sistem pengangkutan sampah di Makassar membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh.

Dengan 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, serta jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, pola pelayanan kebersihan di setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda.

Kondisi geografis dan permukiman menjadi tantangan tersendiri. Banyak kawasan di Makassar memiliki lorong sempit yang tidak dapat dijangkau kendaraan pengangkut berukuran besar.

Baca Juga : DPRD Makassar Godok Ranperda Jamsostek, Ojol hingga Pekerja Keagamaan Bakal Dilindungi

Selama ini, Pemkot Makassar mengandalkan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dari lorong-lorong permukiman. Sampah kemudian dipindahkan ke armada yang lebih besar untuk dibawa ke TPA Tamangapa.

"Di Makassar ini banyak sekali gang dan lorong. Sehingga ada motor-motor roda tiga yang kita operasikan untuk mengangkut sampah dari dalam lorong. Nanti yang sampai ke TPA adalah mobil-mobil besar," kata Munafri.

Persoalan lainnya adalah belum seragamnya manajemen pengangkutan di setiap kecamatan. Sebagian wilayah melakukan pengangkutan pada malam hari, sementara wilayah lain beroperasi pada pagi hari.

Pola pengangkutan dari sektor usaha seperti hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga memiliki mekanisme berbeda. Sebagian menggunakan jasa penjemputan, sedangkan lainnya mengangkut sampah secara mandiri.

Kondisi tersebut mendorong Munafri menginginkan satu sistem kendali yang dapat mengintegrasikan seluruh aktivitas pengangkutan.

"Saya mau kondisi ini kita satukan menjadi satu kontrol. Saya tidak mau lagi terlalu ribet dengan urusan operasionalnya. Kita ingin menghitung berapa yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah bisa terangkut," tegasnya.

Melalui sistem terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menghitung kebutuhan armada, biaya operasional, penggunaan BBM, serta besaran pembayaran layanan setiap bulan secara lebih akurat.

Pembenahan ini sekaligus diarahkan untuk meminimalkan persoalan administrasi dan ketidaksesuaian pembayaran, termasuk penghitungan honor petugas serta biaya operasional yang selama ini tersebar dalam berbagai komponen.

Meski mendorong modernisasi, Munafri menegaskan transformasi digital tidak boleh menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bekerja di sektor persampahan.

Ia memastikan pemulung dan pekerja persampahan lainnya tetap harus mendapat ruang dalam sistem yang akan dibangun.

"Ini bukan berarti kita menghilangkan pekerjaan pemulung atau orang-orang yang selama ini bekerja di sektor persampahan. Mereka tetap harus dilibatkan. Kita hanya ingin mengubah manajemen dari sistem konvensional menjadi sistem yang lebih layak dan tertata," ujarnya.

Munafri juga membuka kemungkinan pembentukan klaster atau pengelompokan pekerja agar setiap kelompok memiliki peran yang jelas dalam sistem operasional baru.

Selain pembenahan pengangkutan, Pemkot Makassar turut menyoroti persoalan retribusi persampahan.

Munafri menginginkan penghitungan biaya layanan dan penerimaan retribusi dilakukan secara lebih transparan dan berkeadilan. Selama ini, pembebasan retribusi diberikan kepada kelompok rumah tangga tertentu dengan kategori daya listrik sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi.

Sementara itu, masyarakat dan kawasan perumahan dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi dinilai memiliki potensi sebagai sumber penerimaan retribusi daerah.

Ke depan, pemerintah ingin mengetahui secara lebih terukur keseimbangan antara biaya operasional, penerimaan retribusi, dan kebutuhan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Yang kita inginkan, ada perhitungan yang jelas. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan, berapa retribusi yang masuk, dan bagaimana masyarakat yang memang perlu dibantu tetap mendapatkan pembebasan," tutup Munafri. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#Munafri Arifuddin #Pemkot Makassar #pengangkutan sampah #Smart Waste Management #digitalisasi sampah #IoT #PT Yutaka Trans Fabio #TPA Tamangapa #armada kebersihan #retribusi persampahan
Youtube Jejakfakta.com