Jejakfakta.com, Makassar - Banyaknya aparatur peradilan yang terjerat kasus hukum, membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan merosot.
Kemerosotan ini menjadi pembahasan dalam Seminar Nasional “Penguatan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Integritas Peradilan", yang terselenggara atas kerja sama Transparency International Indonesia (TII), Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), dan Fakultas Hukum (FH) Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Auditorium Al Jibra, UMI Makassar, (12/6/2023).
Dalam seminar ini, Danang Widoyoko selaku Sekretaris Jenderal TII, memaparkan bahwa gratifikasi merupakan praktik korupsi yang paling mendominasi. Gratifikasi yang dimaksud dapat berupa permintaan uang, hadiah barang, atau diskon.
Baca Juga : Tangis Loli di Ruang Sidang, Buruh Perempuan di Makassar Ungkap Dugaan “Harga” Mediasi Rp30 Juta
"Praktik permintaan sejumlah uang oleh petugas pengadilan perlu dibersihkan. Mayoritas responden menilai biaya di luar biaya resmi menyalahi aturan dan tidak wajar, dan pemberian sejumlah uang tersebut dianggap sebagai perilaku korup," ujar Danang, dalam keterangannya.
Dekan Fakultas Hukum UMI, Prof. La Ode Husein menegaskan, bahwa prinsip dasar harus mampu dipegang hakim diantaranya independensi, ketidakberpihakan, integritas, kejujuran, dan kompetensi.
Sementara itu, Azwar Mahis, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan, menjabarkan bahwa KY adalah lembaga yang cukup kuat untuk mengawasi perilaku etik hakim. Menurutnya, cukup banyak efek yang diberikan oleh KY, seperti pemberian sanksi bagi hakim yang tidak profesional dan melanggar etik.
"Namun demikian, dibalik efek positif tersebut, KY masih lemah secara kewenangan dan daya yang terbatas," katanya.
Bagi Azwar, dengan SDM yang minim, KY berusaha agar kewenangan tetap dimaksimalkan, misalnya dengan memprioritaskan pemantauan sidang hanya untuk beberapa kasus yang cukup menyita perhatian publik.
Integritas peradilan juga diukur berdasarkan aksesibilitas peradilan terhadap perempuan. Ketua Yayasan Pemerhati Perempuan Sulawesi Selatan, Aflina Mustafaina menilai, peradilan Indonesia cukup bias gender.
Baca Juga : Munafri Apresiasi Kampus UMI Hadirkan Gelanggang Olahraga Representatif di Makassar
"Hal ini tercipta akibat diskriminasi sistemik yang terus terjadi pada perempuan yang mengakses peradilan," jelasnya.
Menurutnya, tidak ada evaluasi berarti dari pemerintah untuk mengurangi hal ini, paling tidak mengubah cara pandang hakim agar mempunyai pemahaman gender yang proporsional.
Selain mengundang sejumlah panelis di atas, seminar ini awalnya juga mengundang Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk memaparkan strategi penguatan integritas peradilan.
Baca Juga : Wakil Wali Kota Makassar Hadiri Peresmian Masjid dan Lapangan Tenis PN Makassar
"Pemaparan ini sangat berguna bagi publik untuk mengetahui niat perbaikan institusi peradilan yang nilai buruk. Terlebih lagi, banyaknya aparatur peradilan yang terjerat kasus korupsi sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan terus merosot," jelas Anggareksa PS, peneliti Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi).
Namun, dalam diskusi ini, Ketua Pengadilan Negeri Makassar tidak menghadiri undangan seminar ini, tanpa alasan yang jelas. (*)
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Promosikan Potensi Daerah di Malaysia, Dorong Kolaborasi Dakwah Moderat dan Teknologi AI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
