Jejakfakta, Makassar - Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Selatan, Prof. Muammar Bakry menegaskan untuk tidak melibatkan lembaga pendidikan dan tempat ibadah pada pemilu 2024 mendatang.
Menurut Muammar, lembaga pendidikan bukan tempat berpolitik praktis, namun jika ingin beradu gagasan boleh saja dilakukan.
“Itu bukan tempat kampanye, kampanye praktis tidak boleh, tapi kalau bincang gagasan peserta pemilu itu boleh, atau mengadu gagasan boleh. Tapi untuk menjadi politik praktis, mengajak civitas untuk memilih partai A partai B itu tidak boleh,” kata Muammar kepada jejakfakta.com, Jumat (25/8/2023).
Baca Juga : Anggota DPRD Bulukumba Dilantik, Bupati Andi Utta Sampaikan Pesan Mendagri
Rektor di salah satu kampus NU itu, juga imbau setiap civitas akademika dari NU harus tetap terlibat aktif dan memantau kegiatan pemilu dalam menyukseskan pemilu 2024 mendatang.
“Bagi generasi bangsa harus terlibat aktif memantau, agar pemilu ini dilakukan secara maksimal sesaui dengan tujuan untuk mencapai demokrasi, civitas diharapkan adil dalam terlibat langsung menyukseskan untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” ujarnya.
Muammar menambahkan bahwa meski setiap orang bagian dari NU mempunyai pilihan masing-masing, tapi tidak boleh membawa nama lembaga pendidikan termasuk NU.
Baca Juga : PJ Sekda Hadiri Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Ingatkan ASN Tidak Terlibat Politik Praktis
“Netral sebagai akademisi tentu juga masing-masing person sudah memiliki pilihan,” tuturnya.
Sebagai organisasi masyarakat (Ormas) terbesar di Indonesia, Muammar menegaskan siapapun bagian dari NU, bahwa NU tidak terlibat atau berafiliasi dengan partai politik manapun dan fokus pada nilai-nilai kebangsaan.
“NU lembaga tidak ada afiliasi dengan politik tapi nilai keadilan, kebangsaan dan kemanusiaan itu yang menjadi konsen,” pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
