Gaza - Jumat (8/12/2023) heboh video yang merekam pasukan Zionis (Israel Defence Forces, IDF) yang memaksa setidaknya 100 pria Gaza yang ditahan membuka pakaian hingga pakaian dalam di depan umum.
Video tersebut, setelah dikonfirmasi, para pria tahanan tersebut duduk di jalan di suatu tempat di Gaza utara sambil diawasi oleh beberapa tentara Israel.
Pejuang Palestina, Hamas, pada hari Jumat mengutuk ulah pasukan pendudukan tersebut dan mendesak kelompok hak asasi manusia internasional untuk menyelidiki masalah tersebut.
Baca Juga : Aktivis Iklim Greta Thunberg: Tidak Ada Seorang Pun yang Boleh Tinggal Diam ketika Genosida Berlangsung
“Melucuti pakaian mereka dengan cara yang memalukan adalah kejahatan terang-terangan Zionis untuk membalas dendam terhadap warga sipil kami yang tidak berdaya sebagai akibat dari pukulan yang diderita oleh tentara dan perwira mereka di tangan kelompok perlawanan Palestina,” Izzat al-Risheq, seorang anggota biro politik Hamas dalam sebuah pernyataan.
“Kami menganggap pendudukan bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan mereka, dan kami menyerukan semua lembaga dan organisasi hak asasi manusia dan kemanusiaan untuk campur tangan.”
Tidak jelas mengapa orang-orang ini ditahan dan ke mana mereka dibawa.
Baca Juga : Media Israel: Bersiaplah Perang Saudara
Seorang juru bicara militer Israel mengatakan mereka menahan warga sipil untuk menginterogasi dan memeriksa siapa yang terkait dengan Hamas dan siapa yang tidak.
Juru bicara tersebut tidak berbicara langsung mengenai video tersebut, namun mengatakan sejauh ini ratusan tersangka telah diinterogasi dan banyak yang telah menyerahkan diri dalam 24 jam terakhir.
Amerika Serikat Halangi Resolusi Gencatan Senjata
Baca Juga : Menlu Retno Marsudi Suarakan Palestina di Markas HAM PBB
Momen bersejarah di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB dengan menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk bertindak atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina.
Pasal 99 merupakan wewenang khusus dan satu-satunya alat politik independen yang dimiliki Sekretaris Jenderal dalam Piagam PBB. Melalui pasal ini, Sekjen PBB dapat mengadakan pertemuan Dewan Keamanan atas inisiatifnya sendiri untuk mengeluarkan peringatan mengenai ancaman baru terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
“Saya baru saja menerapkan Pasal 99 Piagam PBB untuk pertama kalinya dalam masa jabatan saya sebagai Sekretaris Jenderal,” kata Guterres melalui akun X @antonioguterres, Jumat (7/12/2023). Guterres menjabat sekjen sejak Januari 2017.
Baca Juga : Palestina 17.674 Tewas, Tentara Israel Menceret Berjamaah dan Sakit Menggigil
Dalam pernyataannya, dia menekankan urgensi tindakan untuk mencegah bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dia mengajukan seruan kepada DK PBB untuk memberikan bantuan segera guna mencegah tragedi kemanusiaan di daerah tersebut.
Lebih lanjut, Guterres menyerukan gencatan senjata kemanusiaan sebagai upaya untuk menghentikan eskalasi konflik dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian damai.
Baca Juga : 281 Petugas Kesehatan di Gaza Tewas akibat Serangan Israel
“Menghadapi risiko besar runtuhnya sistem kemanusiaan di Gaza, saya mendesak Dewan untuk membantu mencegah bencana kemanusiaan dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan untuk diumumkan,” kata Guterres.
Guterres menyebut warga sipil di seluruh Gaza menghadapi bahaya besar, "Sejak dimulainya operasi militer Israel, lebih dari 15.000 orang dilaporkan tewas, lebih dari 40 persen di antaranya adalah anak-anak. Ribuan lainnya terluka. Lebih dari separuh rumah telah hancur."
Sementara itu, sekitar 80 persen dari 2,2 juta penduduk telah terpaksa mengungsi ke wilayah yang semakin kecil. Lebih dari 1,1 juta orang mencari perlindungan di fasilitas UNRWA di seluruh Gaza, sehingga menciptakan kondisi yang penuh sesak, tidak layak, dan tidak higienis.
"Yang lainnya tidak punya tempat untuk berlindung dan mendapati diri mereka berada di jalanan. Sisa-sisa perang yang bersifat eksplosif membuat wilayah tersebut tidak dapat dihuni. Tidak ada perlindungan yang efektif terhadap warga sipil,” kata Guterres.
Sistem layanan kesehatan di Gaza juga ambruk. Hanya 14 rumah sakit dari 36 fasilitas yang berfungsi sebagian.
Namun, Jumat (8/12/2023), Amerika Serikat memveto resolusi yang menyerukan gencatan senjata. Tiga belas negara di dewan beranggotakan 15 orang mendukung mosi tersebut, dan Inggris abstain. (Mi’raj News Agency dan berbagai sumber).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
