Jejakfakta.com, Makassar -- Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham menyatakan komitmen dan ketegasannya memberantas sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal ini disampaikan legislator Demokrat ini, pada diskusi Publik bertajuk tema "Perang Semesta Sikat Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia” di Hotel The Rinra Makassar, Jumat (26/1/2024).
Aliyah menyebutkan, sesuai data BP2MI saat ini terdapat 4,3 juta Pekerja Migran Indonesia yang tercatat secara resmi. Tapi ada 4,7 Juta pekerja Migran yang tidak tercatat secara resmi.
Baca Juga : Tim Transisi Munafri-Aliyah Siap Wujudkan Pemerintahan Harmonis demi Masa Depan Makassar
"Artinya jumlah pekerja yang non prosedural lebih besar daripada yang resmi. Kata lain, lebih dari 50 persen PMI kita dikendalikan sindikat mafia tindak pidana perdagangan orang atau TPPO," pungkasnya.
Mirisnya lagi, sambung Aliyah 110.641 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi karena menjadi korban penempatan ilegal.
"Jadi jutaan orang bekerja diluar negeri tidak secara resmi (non prosedural) atau dalam hal ini dikirim oleh sindikat mafia tindak pidana perdagangan orang atau TPPO," tegas dia.
Baca Juga : IAS Melayat ke Majene Hadiri Pemakaman Arifuddin Katta, Ayah Munafri Arifuddin
"Untuk itu perlu komitmen, sinergitas dan tindakan tegas untuk memberantas mafia ini. Jika TPPO ini dibiarkan terus, maka akan akan lebih banyak lagi korban dan tentu akan terus berkelanjutan," imbuh Aliyah.
Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham saat menghadiri Diskusi Publik bertajuk tema "Perang Semesta Sikat Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia” di Hotel The Rinra Makassar, Jumat (26/1/2024). @Jejakfakta/Reza Arifuddin
Selain itu, sambung Aliyah, yang tak kalah pentingnya adalah mencerdaskan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi.
Baca Juga : Dukung Pembangunan Kota Makassar, Appi-Aliyah Paparkan Tiga Prioritas pada AHY
"Jika hal tersebut dilakukan secara maksimal, maka masyarakat kita (calon PMI) tidak akan gampang dikelabui oleh oknum TPPO," terang dia.
Terakhir Aliyah minta agar BP2MI sebagai instansi resmi harus bergerak cepat melakukan investigasi melalui satgas perlindungan PMI tentunya.
"Jika TPPO dibeking pihak yang kuat, maka BP2MI butuh payung hukum yang kuat pula untuk menjerat TPPO tersebut. Tidak lain tujuannya untuk melindungi masyarakat terkhusus yang berencana ataupun telah mencari nafkah di luar negeri," kuncinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
