Jejakfakta.com, Makassar -- Sejumlah Guru besar dan civitas akademik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar mengeluarkan pernyataan sikap mengkritisi Presiden Joko Widodo yang dianggap menyalahi proses demokrasi.
Ketua Dewan Kehormatan Unhas, Prof Amran Razak mengatakan pernyataan sikap tersebut sebagai bentuk menjaga Marwah demokrasi.
“Karena keresahan ini harus kita jaga. Kita mengawal reformasi ini agar tidak menjadi cedera karena ada ketidaknyamanan dalam berdemokrasi,” kata Amran usai dibacakan pernyataan sikap, di depan rektorat Unhas, Jumat (2/2/2024).
Baca Juga : Bekali Maba FH Unhas, Appi Ajak Mahasiswa Bergerak dari Ruang Kuliah ke Ruang Kebijakan
Dalam pernyataan sikap forum guru besar dan dosen universitas Hasanuddin, ada empat poin yang disampaikan, yakni:
1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
2. Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
3. Meminta KPU, Bawaslu. DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
4. Menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
Sementara itu, Rektorat Unhas mengeluarkan maklumat setelah pembacaan pernyataan sikap yang di lakukan sejumlah guru besar dan civitas akademik Unhas.
Baca Juga : Makassar Jadi Panggung Kolaborasi Kelautan Dunia, Munafri Jamu Akademisi Internasional di Gala Dinner
Dalam maklumat tersebut, Jamaluddin Jompa mengatakan pernyataan sikap yang bertemakan “Menyelamatkan Demokrasi” tidak mewakili Unhas.
“Adanya flyer yang mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas untuk mengajak menyampaikan keprihatinan "Menyelamatkan Demokrasi", tidak mewakili Unhas sebagai institusi,” kata Jamaluddin. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
