Rabu, 21 Februari 2024 08:18

Momen HPN 2024

Isi Lengkap Perpres Publisher Rights, Baru Diteken Presiden Jokowi, Ingin Bantu Kelangsungan Perusahaan Media Digital

Perpres Publisher Rights.
Perpres Publisher Rights.

Presiden, melalui Perpres Publisher Rights, menyebut pemerintah ingin memastikan jurnalisme di tanah air tumbuh berkualitas dan jauh dari konten negatif. Pemerintah juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional.

Jejakfakta, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau Perpres Publisher Rights. 

Presiden menyatakan, penerbitan peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan jurnalisme yang berkualitas serta keberlanjutan industri media konvensional di tanah air.

“Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang tanggung jawab [perusahaan] platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” kata Presiden Jokowi saat pidato dalam acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024, di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta, Selasa (20/02/2024).

Baca Juga : Presiden Sebut IKN Lagi Antre Peminat Usai Pencoblosan Pemilu 2024: Lebih Padat di IKN Barat

Presiden mengatakan, beleid ini melalui proses pertimbangan yang sangat panjang untuk dapat diberikan persetujuan, mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan aspirasi, pertimbangan implikasi, hingga dorongan dari berbagai pihak.

“Setelah mulai ada titik kesepemahaman, mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus, perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus akhirnya kemarin saya meneken Perpres tersebut,” kata Presiden.

Presiden, melalui Perpres Publisher Rights, menyebut pemerintah ingin memastikan jurnalisme di tanah air tumbuh berkualitas dan jauh dari konten negatif. Pemerintah juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional.

Baca Juga : Alasan di Balik Prabowo Subianto Dapat Pangkat Jenderal TNI Kehormatan

“Kita ingin kerja sama yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital, kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerja sama perusahaan pers dan platform digital,” ujar Presiden Jokowi.

Jokowi juga menegaskan Perpres Publisher Rights tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan pers dan mengatur konten pers. Dalam Perpres tersebut, pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas.

“Perlu saya ingatkan juga tentang implementasi Perpres ini. Kita masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi terutama selama masa transisi implementasi Perpres ini, baik itu perihal respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan,” ujar Presiden.

Baca Juga : 3 Pesan Presiden Jokowi kepada Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono

Pemerintah, lanjut Jokowi, terus mencari solusi dan kebijakan untuk perusahaan pers di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers.

“Ini berkali-kali saya sampaikan, minimal untuk bantalan jangka pendek. Memang ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan, perusahaan pers dan kita semua tetap harus memikirkan bagaimana menghadapi transformasi digital ini,” tutur Presiden Jokowi.

Sedangkan kepada para pembuat konten (content creator) di Indonesia, Presiden minta agar tidak khawatir dengan diresmikannya Perpres Publisher Rights. Presiden menyebut Perpres tersebut tidak berlaku untuk para pembuat konten.

Baca Juga : Akhirnya Agus Harimurti Yudhoyono Resmi Jadi Menteri

“Silakan dilanjutkan kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan platform digital. Silakan lanjut terus karena memang tidak ada masalah,” kata Presiden. (FID/UN|Humas Setkab)

Baca Juga : AJI Meminta Pelaksanaan Publishers Rights untuk Jurnalisme Berkualitas dan Kesejahteraan Jurnalis


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#Perpres Publisher Rights #Hari Pers Nasional #Peringatan HPN Tahun 2024 #Presiden Joko Widodo #Perpres Nomor 32 Tahun 2024 #Dewan Pers
Youtube Jejakfakta.com