Jejakfakta.com, MAKASSAR -- Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hak Asasi Manusia, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini, Kamis (31/10/2024). Hadir Menteri Hak Azasi Manusia (HAM), Nathalius Pigai bersama jajarannya.
Nathalius Pigai mengatakan dirinya tidak sulit menyesuaikan dengan atmosfer kerja di KemenHAM. Hal itu dikarenakan dirinya sudah berpengalaman. Pernah berstatus sebagai pegawai negeri sipil di kementerian, dan pernah menjadi ketua Komnas HAM.
“Saya sendiri berasal dari tukang parkir, setelah itu jadi honor, setelah itu daftar calon pegawai negeri sipil (CPNS), jadi CPNS, kemudian menduduk posisi struktural dan fungsional, jadi Ketua Komnas HAM, dan sekarang menteri. Oleh karena itu penataan organisasi dan kelembagaan, pasti punya pengalaman,” jelasnya Pigai saat memaparkan rencana kerja di hadapan anggota Komisi XIII, Kamis (31/10/2024).
Baca Juga : Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Pilih Gunakan Kendaraan Lama
Dengan mengungkit perjuangan dan komitmennya selama ini dalam masalah HAM, Pigai berusaha melegitimasi sejumlah rencananya yang cukup prestisius dengan menyebutnya terobosan. Karena itu, tidak heran bila rencananya tersebut membutuhkan biaya tinggi.
Sebelum RDP, rencana tersebut telah diutarakan oleh Pigai ke publik dan mendapat respon, yang ia sebutnya sebagai serangan.
“Saya bangga, karena saya diserang, saya ingin membawa bangsa ini menjad bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang,” katanya.
Baca Juga : Rp23 Miliar Digelontorkan, Pemkot Makassar Benahi Total Akses TPA Antang untuk Atasi Macet Truk Sampah
“Di mana mengangkat HAM yang diabaikan diujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masuk dalam sentrum kebijakan di republik ini. Itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan, yang mungkin bagi orang menggemparkan. Sesungguhnya bagi kami penggiat HAM biasa saja."
Menurut Pigai, masalah HAM adalah masalah fundamental dalam sebuah negara demokratis. Karena itu, pemerintah harus memenuhi kebutuhan HAM warga negara.
“Kami akan memastikan yang untuk kemaslahatan rakyat, harus sampai pada rakyat. KemenHAM, akan berada di garis depan agar seluruh kebijakan sampai pada orang-orang yang layak membutuhkan,” tegasnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Gandeng Komisi V DPR RI & BBWS, Kanal dan Trotoar Jadi Fokus Penataan
Untuk memastikan hal tersebut KemenHAM menurut Pigai membutuhkan struktur baru dan jumlah pegawai yang lebih banyak. “Sekarang kami memiliki 180 staf dengan belanja pegawai 14 miliar pertahun. Dengan ada struktur baru, kita membutuhkan 2 ribu lima ratus lebih staf. Kalau dari sisi anggaran, dengan gaji dan tunjangan staf saja, ke depan kami butuh 1,2 triliun. Belum untuk program dan pembangunan,” ungkapnya.
“Saya mau membumikan program HAM seantero nusantara. Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung. Berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Untuk menjalankan program tersebut, saya targetkan 83 ribu kelompok dalam sosialisai HAM sampai di pedesaan. Saya sudah siapkan 1.007 tim yang akan bekerja. Dari 83 ribu kelompok di pedesaan. Kalau 1 kelompok saja kita berikan seratus juta. Itu totalnya 8 triliun 3 ratus rupiah,” terangnya lebih lanjut.
Sebelum RDP bersama Komisi XIII, Nathalius Pigai sebenarnya telah membeberkan total anggaran yang ia butuhkan dalam rencana kerjanya di kemenHAM. Jumlahnya mencapai 20 triliun.
Baca Juga : Pemkab Gowa Perkuat Program LACAK dan Baznas untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Kebutuhan itupun menuai respon negatif dari masyarakat luas. Dan, saat RDP berlangsung, rencana Pigai itu dikoreksi oleh anggota dewan dari berbagai fraksi.
“Kalau perusahaan, KemenHAM ini sudah pailit. Bangkrut karena biaya manajemennya dalam mengurus programnya jumlahnya lebih besar dari anggaran programnya itu sendiri,” kritik salah seorang anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Hal senada juga disampaikan Hamid Nuryasin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), “Kami sarankan pak Menteri, buat program prioritas di atas prioritas. Tentukan rencana yang betul utama dan terukur sehingga tidak membebani anggaran ke depannya,” pungkasnya.
Baca Juga : Anggota DPR Sindir Viralitas Donasi Relawan Banjir, Soroti Komunikasi Pemerintah yang Dinilai Kurang Efektif
Usai sidang, saran Hamid tersebut kembali dikuatkan oleh Meity Rahmatia, anggota dewan dari FPKS. Menurut caleg yang terpilih dari Daerah Pemilihan Sulsel Satu tersebut, permintaan Pigai soal kenaikan anggaran hingga 20 triliun berpotensi tidak sejalan dengan kebijakan fiskal nasional. Terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.
“Karena itu, pak Menteri HAM mesti melakukan analisis yang lebih matang terkait daftar program yang diajukan. Pertimbangkan kemampuan anggaran dan kebutuhan kementerian lainnya. Buat skala prioritas program,” ungkapnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
