Jejakfakta.com, MAKASSAR – Harapan baru datang bagi ratusan guru non-ASN di Sulawesi Selatan (Sulsel). DPRD Provinsi Sulsel menegaskan komitmennya memperjuangkan nasib para tenaga pendidikan ini agar diangkat menjadi ASN PPPK penuh waktu.
Komitmen ini disampaikan usai Forum Guru Non-ASN Pendidikan Menengah Sulsel menyampaikan aspirasi mereka di ruang rapat Komisi A DPRD Sulsel, Kamis (9/1/2025). Forum tersebut meminta agar semua guru non-ASN yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi ASN PPPK penuh waktu, bukan hanya paruh waktu.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah mengubah sistem kontrak PPPK menjadi berlaku hingga pensiun, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah daerah lain.
Baca Juga : Indah Desak Disdik Sulsel Evaluasi Penempatan Guru Sesuai Kompetensi
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Muhammad Anwar Purnomo, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal isu ini hingga ke pemerintah pusat.
“Kami akan menindaklanjuti aspirasi ini ke Kemenpan RB saat kunjungan kerja sesuai jadwal rapat Bamus. Permintaan para guru non-ASN ini akan menjadi prioritas,” ujar politisi PKB tersebut.
Kuota Formasi Kosong Jadi Sorotan
Baca Juga : Lantik ASN PPPK 2023, Danny Pomanto: Bekerja Profesional, Taat, dan Disiplin!
Salah satu masalah mendesak yang dibahas adalah sebanyak 1.853 kuota formasi guru BK dan guru TIK di Sulsel yang belum terisi. Forum Guru Non-ASN mengusulkan agar kuota tersebut dialihkan untuk formasi guru Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, yang saat ini masih banyak membutuhkan perhatian.
“Kami meminta Dinas Pendidikan Sulsel segera mengkaji data ini. Jika memungkinkan, formasi yang kosong dialihkan ke formasi guru yang lebih dibutuhkan, seperti Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia,” kata Anwar.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Pendidikan Sulsel, Kemenpan RB, dan Kementerian Pendidikan guna mempercepat proses ini.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Buka 12.662 Formasi PPPK Tahun 2024, Tenaga Guru 5.210
“Kami akan bekerja sama dengan Komisi E untuk mendesak koordinasi langsung ke Kemendikbud dan Kemenpan RB. Kami harap ada solusi konkret dalam waktu dekat,” pungkasnya.
Dengan perjuangan ini, DPRD Sulsel menunjukkan komitmen mereka untuk mengangkat derajat para guru non-ASN, yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
