Jejakfakta.com, MAKASSAR - Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, menerima aspirasi dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan 'Indonesia Gelap' di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (21/2/2025).
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina dan Fauzi Andi Wawo, serta anggota DPRD Sulsel Mizar Roem, Yuniana Mulyana, dan Haslinda.
Aksi ini menyoroti berbagai kebijakan nasional, terutama Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang dinilai berpotensi merugikan layanan publik, termasuk pendidikan, subsidi rakyat, dan kesejahteraan sosial.
Baca Juga : Unhas Tawarkan KKN Prestasi di Makassar, Wali Kota Apresiasi Keterlibatan Mahasiswa
Para mahasiswa juga mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam International World Government Summit 2025, yang menyebut anggaran pendidikan sebagai program tidak jelas.
Dalam dialog yang dikawal langsung oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi menegaskan bahwa DPRD Sulsel selalu terbuka untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
"Teman-teman yang menyampaikan aspirasi tentu kami persilakan. Apapun bentuk aspirasinya, kalau sesuai dengan kewenangan kami, akan kami tindaklanjuti. Namun, jika di luar kewenangan kami, maka kami harus mengikuti aturan yang ada," ujar Cicu panggilan akrabnya melalui megaphone di hadapan massa aksi.
Baca Juga : Kampus UNM Tidak Aman: Dosen FIS-H Ditersangkakan atas Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD Sulsel adalah tempat bagi rakyat untuk menyampaikan keluh kesah dan aspirasi mereka.
“Kami persilakan teman-teman untuk menyampaikan aspirasi di DPRD Sulsel, karena kantor ini adalah rumah rakyat,” tegasnya.
DPRD Sulsel juga berkomitmen menyalurkan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat, meskipun ada keterbatasan dalam kewenangan daerah terhadap kebijakan nasional.
Baca Juga : Bangun Sinergitas, Aliyah Mustika Ilham Berbincang Dengan Kepala Lemasmil IV Makassar
Para mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan, di antaranya:
- Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
- Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
- Mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Menolak RUU Minerba dan mendukung RUU Perampasan Aset.
- Menuntut pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta pembayaran tunjangan tenaga pendidik.
- Mendesak penerbitan Perppu pembatalan kenaikan PPN 12%.
- Menolak UU TNI terkait dwifungsi militer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
