Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan mengecam rencana Pemerintah Kota Makassar yang berencana membangun insinerator sebagai solusi atas krisis sampah di kota ini. WALHI menilai kebijakan tersebut sebagai langkah keliru yang berisiko merusak sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.
Fadli, Kepala Divisi Transisi Energi dan Pangan WALHI Sulsel, menyebut bahwa pendekatan pemusnahan sampah berbasis pembakaran justru mengabaikan akar persoalan dan berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Rencana pembangunan insinerator ini tidak hanya salah arah dan menunjukkan kemalasan Pemkot dalam mengatasi akar masalah sampah, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat serta lingkungan hidup. Insinerator bukan solusi, melainkan masalah tambahan,” tegas Fadli dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).
Baca Juga : Munafri Merasa Kehilangan, Pejuang Militan MULIA Berpulang ke Rahmatullah
Dalam Rapat Koordinasi OPD di Balai Kota pada 8 April 2025, Wali Kota Makassar menyampaikan niat untuk mengalihkan anggaran pengadaan motor sampah listrik ke pembangunan insinerator. Pernyataan tersebut mendapat sorotan tajam dari WALHI.
“Menyebut insinerator sebagai bentuk efisiensi anggaran adalah narasi yang menyesatkan. Alih-alih menyelesaikan persoalan, insinerator justru akan menimbulkan beban biaya baru, pencemaran, masalah kesehatan, dan pemborosan sumber daya,” ujar Fadli.
Ia juga menyoroti bahwa insinerator membutuhkan pasokan sampah yang konsisten agar dapat beroperasi optimal, sehingga akan mendorong pembakaran semua jenis sampah, termasuk yang seharusnya bisa didaur ulang atau dikompos.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Sampaikan Bela Sungkawa Atas Meninggalnya Anggota DPRD Makassar, Ruslan Mahmud
“Teknologi ini merusak sistem daur ulang dan mengancam mata pencaharian pemulung. Padahal, para pemulung selama ini justru menjadi garda terdepan dalam pengurangan sampah yang gagal dikelola pemerintah,” tambahnya.
WALHI juga mengingatkan bahwa realokasi anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk membangun insinerator merupakan bentuk pemborosan. Pengalaman di berbagai kota menunjukkan bahwa insinerator lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat.
“Di Manila, Hanoi, bahkan Depok, proyek insinerator mendapat penolakan luas karena dampak lingkungan, kesehatan, dan sosialnya. Mengapa Makassar justru ingin mengulangi kesalahan yang sama?” kata Fadli.
Baca Juga : Kunker di Sulsel, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Jemput KSAL Muhammad Ali di Lanud Sultan Hasanuddin
Sebagai solusi alternatif, WALHI Sulsel mendorong Pemkot Makassar untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendekatan Reduce, Reuse, Recycle (3R), serta memperluas infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
“Sekitar 60 persen sampah rumah tangga bisa dikompos, dan 20 persen lainnya bisa didaur ulang. Artinya, hingga 80 persen sampah sebenarnya tidak perlu dibakar atau dibuang ke TPA, jika dikelola dengan benar sejak dari hulu,” jelas Fadli, mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023.
WALHI mendesak Wali Kota Munafri Arifuddin untuk membatalkan rencana pembangunan insinerator dan mengalihkan fokus pada penguatan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Ajak ASITA Sulsel Dukung Makassar Creative Hub
“Jika Makassar ingin keluar dari krisis sampah, solusinya bukan membakar. Solusinya adalah memperkuat fasilitas TPS3R, membatasi penggunaan plastik dari produsen, serta memberdayakan masyarakat dalam mengelola dan mengurangi sampah rumah tangga,” pungkas Fadli.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
