Jejakfakta.com, MAKASSAR — Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar menyerukan penundaan seluruh proses lelang kegiatan fisik tahun anggaran 2025. Mereka meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar menunggu hingga Wali Kota terpilih hasil Pilkada 2024 resmi dilantik.
Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan langkah ini penting untuk menjaga sinkronisasi program pembangunan dengan visi dan misi Wali Kota baru.
“Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini juga sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo,” ujar Ray dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).
Baca Juga : Munafri-Aliyah Pastikan Aspirasi Warga dari Reses DPRD Segera Ditindaklanjuti
Ray menjelaskan, seruan ini selaras dengan kebijakan nasional yang ditegaskan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tertanggal 11 Desember 2024. Surat tersebut meminta pemerintah daerah menahan pelaksanaan proyek fisik yang belum mendesak, hingga kepala daerah baru benar-benar menjabat.
"Ini demi memastikan transisi pemerintahan berjalan maksimal dan efektivitas program pembangunan lebih terjamin untuk kepentingan masyarakat," tegas legislator dari Partai Demokrat tersebut.
Tak hanya Ray, dukungan juga datang dari anggota DPRD Makassar lainnya. Muchlis Misbah dari Partai Hanura, yang juga menjabat Bendahara Fraksi Mulia, menilai penundaan ini krusial demi menghormati proses transisi pemerintahan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Pilih Gunakan Kendaraan Lama
Menurut Muchlis, menggelar lelang proyek sebelum Wali Kota baru dilantik justru berisiko menimbulkan tumpang tindih kebijakan hingga pemborosan anggaran.
“Pilkada 2024 ini momentum penting bagi warga Makassar menentukan arah masa depan kotanya. Jadi, biarkan Wali Kota terpilih nanti yang menentukan arah pembangunan ke depan,” kata Muchlis, anggota Komisi D DPRD Makassar itu.
Ia menambahkan, menunda lelang berarti memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk menyusun program prioritas yang benar-benar mencerminkan visi pemimpinnya.
Baca Juga : Pemkab Gowa Perkuat Program LACAK dan Baznas untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
“Kalau dipaksakan sekarang, takutnya nanti pembangunan malah tidak sinkron. Padahal harapan warga begitu besar terhadap perubahan,” tutup Muchlis.
Dengan langkah ini, Fraksi Mulia berharap Makassar bisa menyongsong masa depan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan sesuai harapan masyarakat.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
