Jejakfakta.com, MAKASSAR — Persoalan jalan rusak dan banjir yang tak kunjung tuntas kembali menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar masa sidang ketiga tahun 2024–2025, yang digelar Selasa (6/5/2025).
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyampaikan hasil laporan reses yang menunjukkan tingginya keluhan warga terkait kondisi jalan lingkungan yang rusak pasca musim hujan, serta beban iuran BPJS Kesehatan yang memberatkan warga kurang mampu.
“Setelah musim hujan dan libur Paskah, kami mendapati banyak jalan perumahan rusak parah. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegas Supratman di hadapan anggota dewan dan pejabat eksekutif Pemkot Makassar.
Tak hanya soal infrastruktur, Supratman juga menyoroti warga miskin yang kesulitan membayar iuran BPJS. Ia mengingatkan agar pemerintah lebih jeli dalam mendata penerima bantuan agar tidak ada warga rentan yang terlewatkan.
“Perlu verifikasi ulang siapa saja yang benar-benar layak dibantu. Jangan sampai warga yang sangat membutuhkan justru tak tersentuh,” tambahnya.
Tiga kecamatan yakni Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala disebut sebagai kawasan rawan banjir yang kerap tergenang saat hujan deras. DPRD menilai perlu adanya solusi jangka panjang, bukan hanya perbaikan sementara yang tak menyentuh akar persoalan.
Baca Juga : Humanis Tanpa Gusur Paksa, Pemkot Makassar Ajak Pedagang Bongkar Mandiri Lapak di Atas Drainase
Sebagai usulan strategis, Supratman mendorong pembangunan waduk penampung air di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gowa. Meski terdapat tantangan teknis seperti perbedaan elevasi, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat.
Selain itu, rapat paripurna juga membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar serta mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah kota sebagai bagian dari agenda rutin legislatif.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
