Jejakfakta.com, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilainya belum maksimal dalam menjalankan program maupun menyerap anggaran.
Kritik ini ia sampaikan usai memimpin rapat paripurna DPRD terkait pelaporan hasil reses kedua tahun 2025, Selasa (6/5/2025).
Menurut Supratman, hingga memasuki triwulan kedua, serapan anggaran di beberapa dinas masih sangat rendah. Bahkan, ada yang baru menyentuh angka 3 hingga 5 persen.
Baca Juga : Di Rapat Paripurna, DPRD Makassar Desak Pemkot Atasi Jalan Rusak dan Banjir
“Kalau serapan baru 5 persen, kemungkinan besar itu cuma untuk belanja pegawai dan ATK. Belum ada program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar politisi Partai NasDem itu di Gedung DPRD Makassar.
Ia menambahkan, lambannya pelaksanaan program pemerintah daerah tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga menunjukkan lemahnya komitmen pejabat dalam menjalankan tugas. Supratman menilai kondisi ini diperparah oleh maraknya isu mutasi yang membuat pejabat bekerja setengah hati.
“Banyak kepala dinas, camat, lurah yang kerja asal-asalan karena merasa akan segera diganti. Ini tidak sehat. Pemerintahan harus jalan, apapun situasinya,” tegasnya.
Baca Juga : DPRD Makassar Desak Pemkot Segera Laksanakan Pemilihan RT/RW
Supratman menekankan bahwa rotasi jabatan seharusnya dimaknai sebagai bentuk penyegaran organisasi, bukan dijadikan alasan untuk menurunkan etos kerja. Ia pun mendukung langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam menata birokrasi dan mendorong percepatan realisasi program.
“Saya justru berharap rotasi itu dipercepat. Supaya siapa pun yang ditunjuk bisa langsung kerja maksimal, dan pelayanan ke masyarakat tak terhambat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Supratman juga menyayangkan minimnya tindak lanjut dari hasil reses yang telah dilakukan para anggota dewan. Ia menilai banyak aspirasi warga yang belum terakomodasi dalam kebijakan dan program pemerintah.
Baca Juga : Perda Parkir Segera Disahkan DPRD Makassar, Jadi Tinggak Baru Tata Kelola Parkir
“Reses itu bukan formalitas. Itu momen menyerap kebutuhan riil masyarakat. Tapi kalau program pemerintah tidak nyambung, artinya suara rakyat belum dianggap prioritas,” pungkasnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
