Jejakfakta.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya perbaikan manajerial dan penguatan kinerja PT BPR Kota Makassar Perseroda dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (28/7/2025).
Dalam arahannya, Munafri menyatakan bahwa peran PT BPR sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak semata-mata sebagai entitas bisnis, melainkan harus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"BPR harus memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan pemerintah kota sesuai tujuan awal pendiriannya," ujar Munafri.
Baca Juga : 5.938 Rumah di Rappocini Sudah Nikmati Iuran Sampah Gratis, Kini Diperluas hingga 14.977 KK
Munafri menyoroti beberapa aspek penting untuk dibenahi, seperti penyempurnaan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga inovasi berbasis digital. Ia menegaskan bahwa pembenahan tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing perusahaan ke depan.
"Pengembangan SDM harus menjadi prioritas. Jika tidak segera dibenahi, ini bisa menjadi hambatan besar di masa depan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta jajaran direksi untuk segera merumuskan strategi konkret yang dapat memperkuat kinerja perusahaan dan memberikan manfaat lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar.
Baca Juga : Wali Kota Appi Panen Melon di Bukit Baruga, Urban Farming Masjid Bin Baz Bakal Jadi Percontohan
"Edukasi dan perbaikan ini harus menjadi pijakan untuk transformasi total," pungkas Munafri.
Paparan Kinerja Tahun Buku 2024
Direktur Utama PT BPR Kota Makassar Perseroda, Ir. Qurani Masiga, dalam kesempatan yang sama memaparkan laporan pertanggungjawaban kinerja perusahaan tahun buku 2024. Menurutnya, total aset perusahaan mencapai Rp25,947 miliar atau 199,9% dari target Rencana Kerja Perusahaan (RKP) sebesar Rp23,738 miliar.
Baca Juga : Pemkot Makassar dan BPJS Serahkan Santunan Rp192,5 Juta untuk Ahli Waris Pekerja Rentan
Pendapatan operasional tahun 2024 tercatat sebesar Rp3,234 miliar, sedangkan biaya operasional mencapai Rp3,8 miliar—lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar Rp2,5 miliar. Laba bersih setelah pajak yang berhasil dibukukan sebesar Rp225 juta.
"Ini menjadi dasar dalam pembahasan penggunaan laba bersih dalam RUPS," kata Qurani.
RUPS tahun ini juga mengagendakan penyempurnaan struktur direksi dan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024, serta mengevaluasi penghasilan manajemen.
Baca Juga : Pemkot Makassar Bangun Pedestrian Terintegrasi, Jalan Balaikota-Thamrin Jadi Pilot Project
Turut hadir dalam rapat tersebut, Wali Kota Makassar selaku pemegang saham utama, serta tim ahli Wali Kota Makassar, Hudli Huduri dan Dara Nasution.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




