Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual, Selasa (2/9/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, ini membahas strategi pengendalian inflasi nasional tahun 2025 serta koordinasi pusat-daerah dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok.
Rapat Koordinasi Khusus TPID ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi. Turut hadir dalam rakor tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Pilih Gunakan Kendaraan Lama
Dalam pertemuan virtual itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk aktif mendukung upaya pengendalian inflasi di tingkat lokal. Ia menyatakan, pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi merupakan kerja bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Kami di Makassar akan memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar bila diperlukan, agar masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga,” tegas Munafri.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkot Makassar melalui TPID akan memaksimalkan program strategis seperti operasi pasar, dukungan terhadap sektor pertanian, serta digitalisasi distribusi pangan. Fokus utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.
Baca Juga : Dubes Finlandia Bahas Kerja Sama Infrastruktur Cerdas dengan Wali Kota Makassar
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam paparannya menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Agustus 2025 menunjukkan tren menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tercatat sebesar 2,31 persen, turun dari bulan sebelumnya sebesar 2,37 persen, dengan deflasi sebesar 0,08 persen.
“Angka ini cukup baik. Faktor utamanya adalah terkendalinya sektor pangan dan minuman berkat intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah,” ujar Tito.
Tito juga menekankan bahwa beberapa daerah masih perlu perhatian khusus terkait laju inflasi, dan hal itu akan dibahas lebih lanjut bersama TPID.
Baca Juga : Munafri Tekankan Skill dan Keselamatan dalam Diklat Pelayaran di Makassar
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa produksi beras nasional pada 2025 diperkirakan surplus hingga 3 juta ton. Ia menyebut, hingga September produksi beras telah mencapai lebih dari 28 juta ton, dan total produksi hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai 33,5 juta ton—melampaui kebutuhan nasional sekitar 30 juta ton.
“Tahun ini kita tidak lagi melakukan impor beras. Stok kita kuat, didukung oleh keberhasilan Bulog menyerap produksi dalam negeri,” ujar Zulkifli.
Ia juga mengakui adanya penyesuaian harga beras di pasar, dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram, seiring dengan kenaikan harga gabah di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram.
Baca Juga : Dapat Tambahan Kapal dari Pusat, Pemkot Makassar Siapkan Rute Transportasi Antar Pulau
Sebagai kompensasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada 18,3 juta warga miskin dan miskin ekstrem, serta mempercepat program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan harga beras Rp12.500 per kilogram.
Selain itu, Zulkifli menyampaikan bahwa Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) baru terkait percepatan pembangunan kawasan pangan. Program ini mencakup pengembangan sawah, infrastruktur irigasi, dan ketahanan energi demi mendorong ketahanan pangan nasional berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
