Jejakfakta.com, MAKASSAR – Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menyampaikan pesan tegas dan penuh semangat tentang situasi darurat kebebasan pers di Indonesia.
Ia menyoroti pembungkaman, kriminalisasi, hingga PHK massal terhadap jurnalis sebagai ancaman nyata terhadap demokrasi dan hak publik atas informasi yang jujur.
Hal tersebut disampaikan saat orasi pembukaan Festival Media ke-9 yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (12/9/2025.
Acara yang menjadi ajang berkumpulnya jurnalis dari seluruh Indonesia ini membawa tema besar tentang krisis demokrasi, kebebasan pers, kerusakan lingkungan, dan pentingnya jejaring masyarakat sipil.
Naskah Orasi Lengkap – Nany Afrida, Festival Media AJI 2025, Makassar
Para jurnalis, para aktivis, para pegiat pers, para pendukung jurnalisme, dan masyarakat yang kebetulan hadir di sini,
Selamat datang di Festival Media ke-9.
Pemilihan Kota Makassar sebagai tuan rumah tahun ini dilakukan setelah melalui banyak pertimbangan. Dan saya, mewakili lebih dari 1.800 jurnalis di 41 kota, sangat berbangga karena penghelatan yang sempat terhenti karena pandemi Covid-19, akhirnya kembali terlaksana.
Festival Media adalah ajang pertemuan jurnalis se-Indonesia, dan tema tahun ini cukup serius, mencerminkan kondisi nyata bangsa kita: Demokrasi, Kebebasan Bersuara, Kebebasan Pers, serta fokus pada Kerusakan Lingkungan, Inklusivitas, dan Jejaring Masyarakat Sipil.
Ini bukan acara seremonial.
Tema ini menunjukkan: Kita berkumpul karena ada yang genting. Demokrasi kita sedang sakit.
Dan penyakit paling berbahaya yang menyerang demokrasi hari ini adalah pembungkaman kebebasan pers.
Mari kita ingat: demokrasi tidak lahir dari istana, bukan dari meja para penguasa. Demokrasi lahir dari suara rakyat.
Dan siapa yang menjaga agar suara rakyat itu tetap terdengar?
Jurnalis.
Ya, jurnalis.
Kebebasan pers adalah nafas demokrasi.
Tanpa pers yang bebas, rakyat hanya diberi propaganda.
Tanpa jurnalis yang bisa bekerja merdeka, yang tersisa hanyalah kebohongan yang dipoles menjadi kebenaran semu.
Tapi, apa yang kita saksikan hari ini?
Jurnalis terus dibungkam, diintimidasi, dikriminalisasi. Kamera dirampas, ponsel disita, bahkan dipukul di lapangan.
Ada sensor halus melalui tekanan iklan dan kepentingan politik.
Ada UU yang dijadikan alat untuk menakut-nakuti media.
Dan ada kekerasan terhadap jurnalis yang dianggap hal biasa.
Apakah ini demokrasi?
Atau kita sedang berjalan mundur menuju sistem otoriter dengan wajah baru?
Seakan belum cukup, ada ancaman lain yang tak kalah mematikan: PHK massal jurnalis.
Catat! Dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 1.300 jurnalis di-PHK.
Di balik setiap angka itu ada keluarga yang kehilangan nafkah, ada anak yang kehilangan masa depan.
Tapi lebih dari itu: ada publik yang kehilangan mata dan telinga.
PHK jurnalis adalah pembungkaman dengan cara senyap.
Hari ini masih ada yang bertanya:
Apakah media masih penting?
Apakah jurnalis masih relevan?
Saya jawab:
Ketika satu jurnalis di-PHK, satu mata rakyat ditutup.
Ketika satu media dimatikan, satu telinga rakyat ditulikan.
Dan ketika pers mati, seluruh rakyat dibutakan!
Rekan-rekan sekalian,
Jurnalis adalah orang-orang terpilih.
Ini adalah profesi yang penuh keberanian.
Mereka maju ke garis depan. Berhadapan dengan aparat, dengan pengusaha, bahkan dengan ancaman keselamatan diri.
Jurnalis tidak membawa senjata. Yang mereka bawa hanya pena, kamera, dan keberanian.
Tapi dengan itu, mereka bisa membongkar korupsi, menyingkap kerusakan lingkungan, dan menyuarakan rakyat kecil.
Apakah itu pekerjaan pengecut?
Tidak! Itu pekerjaan paling berani!
Jurnalis dibenci karena mereka konsisten memberikan kebenaran.
Yang salah, yang korup, yang otoriter, yang merusak—mereka semua membenci jurnalis.
Mereka menggunakan segala cara untuk membungkam.
Mereka menggunakan alat negara untuk menghabisi si pembawa berita.
They kill the messenger.
Dan makin banyak jurnalis jadi korban, makin nyata bahwa negara kita dalam masalah.
Karena itu, jurnalis harus dilindungi.
Melindungi jurnalis berarti melindungi demokrasi.
Tapi kita juga harus sadar: kebebasan pers hanya berarti jika ia inklusif.
Suara jurnalis perempuan, suara jurnalis daerah, suara media kecil—semua harus dilindungi.
Justru dari merekalah lahir cerita-cerita yang sering diabaikan.
Dan perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendirian.
Kita harus membangun jejaring lintas elemen masyarakat sipil:
Aktivis lingkungan, pegiat HAM, buruh, mahasiswa, komunitas adat, seniman—semua harus bergandengan tangan.
Karena tanpa pers, perjuangan mereka juga akan hilang.
Siapa yang meliput kerusakan hutan?
Siapa yang meliput sungai yang diracuni limbah?
Siapa yang menyuarakan masyarakat adat yang kehilangan tanahnya?
Siapa yang meliput demonstrasi buruh?
Siapa yang melaporkan kekerasan pada demokrasi?
Jurnalis.
Bukan influencer.
Bukan buzzer.
Jurnalis meliput dengan jujur dan demi publik, bukan demi endorsement atau bayaran ratusan juta rupiah.
Jurnalis tidak berharap "gift".
Tidak berharap follower bertambah.
Dan tentu saja tidak menjual kebenaran demi popularitas.
Jurnalis bertuhankan fakta dan berdiri di atas proses jurnalisme yang kuat.
Percaya pada jurnalis berarti terhindar dari hoax.
Inilah alasan Festival Media digelar.
Ini adalah Festival Media ke-9 dari AJI.
Festival Media bukan pesta hiburan. Ini adalah panggung perlawanan.
Tempat jurnalis dari Aceh sampai Papua bertemu, saling menguatkan, dan menyatukan langkah.
Tempat masyarakat mengenal apa itu media dan jurnalis.
Tempat konsolidasi dan pertukaran informasi.
Festival Media adalah bukti semangat kita belum padam.
Di tengah PHK, ancaman, dan kekerasan, jurnalis tetap berdiri tegak, bersuara, dan merayakan solidaritas.
Tapi kita harus garis bawahi:
Jurnalis tidak bisa berjuang sendiri.
Kebebasan pers bukan hanya urusan wartawan.
Kebebasan pers adalah urusan rakyat.
Karena pers yang merdeka berarti rakyat mendapat informasi yang jujur.
Maka, masyarakat juga punya peran penting:
Berdiri bersama jurnalis saat mereka diserang.
Bersama bersuara saat pers dibungkam.
Karena saat pers jatuh, perjuangan masyarakat sipil juga jatuh.
Saat pers dibungkam, rakyat kehilangan corongnya.
Mari kita ingat kembali:
Tanpa jurnalis yang berani menulis, tanpa media yang bebas, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini.
Para jurnalis, para aktivis, para pegiat pers, para pendukung jurnalisme, dan masyarakat yang hadir di sini:
Tanpa kebebasan pers, tidak ada demokrasi.
Tanpa jurnalis yang bebas, tidak ada kebenaran.
Dan tanpa kebenaran, rakyat akan ditenggelamkan dalam kebohongan.
Terima kasih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
