Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing.
Upaya peningkatan kualitas serta daya saing sektor kelautan dan perikanan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penguatan kolaborasi dengan KKP, khususnya dalam pengawasan mutu dan hilirisasi produk perikanan.
Hal itu dibahas dalam audiensi antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan jajaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026).
Baca Juga : Makassar Tembus Kategori Tertinggi EPPD, Munafri Sebut Penghargaan Kemendagri Buah Kolaborasi Besar
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Makassar, Mohammad Zamrud, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen KKP dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Makassar.
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan adanya perubahan nomenklatur dan penguatan tugas kelembagaan sesuai regulasi terbaru. Perubahan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku efektif per 31 Desember 2025, yang secara resmi menghapus fungsi karantina dan memperkuat peran pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
“Tujuan kami hadir di sini adalah untuk menyatakan komitmen dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar. Saat ini kelembagaan kami telah berubah, bukan lagi karantina, tetapi menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar,” ujar Zamrud.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Pimpin Apel Siaga di HKBN 2026, BPBD Luncurkan Program SALAMA untuk Edukasi Anak
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mendorong pengelolaan hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas, aman, serta memiliki nilai tambah ekonomi.
Selain penguatan pengawasan mutu, audiensi ini juga menitikberatkan pada percepatan hilirisasi produk perikanan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi maritim Kota Makassar.
Sebagai kota pesisir dengan potensi kelautan yang besar, Makassar dinilai memiliki peluang signifikan untuk mengembangkan produk perikanan unggulan yang mampu memenuhi standar mutu dan keamanan, sekaligus bersaing di pasar nasional hingga internasional.
Baca Juga : May Day 2026 di Makassar, Pemkot Siapkan Perayaan Buruh Aman dan Inklusif
Kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan sektor perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dalam pelaksanaan tugasnya, KKP Makassar menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.
Zamrud menegaskan fokus pihaknya pada penguatan hilirisasi produk perikanan, khususnya dalam peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.
“Kami juga fokus pada penguatan hilirisasi produk. Kami berharap Pemerintah Kota Makassar bersama OPD teknis dapat berkolaborasi untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan,” jelasnya.
Ia menambahkan, KKP Makassar siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan di daerah, baik melalui pembentukan tim terpadu, tim teknis, maupun gugus tugas sesuai kebutuhan.
Dalam kesempatan itu, Zamrud juga memaparkan kewenangan baru KKP Makassar terkait sertifikasi penjaminan mutu dari hulu ke hilir, mulai dari penanganan ikan di atas kapal, budidaya, pembenihan, unit pengolahan, hingga sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Baca Juga : Makassar Gandeng Jepang, Kolaborasi Strategis Fokus Atasi Sampah hingga Pertukaran Pelajar
“Sejak akhir 2024, kewenangan sertifikasi telah dilimpahkan penuh kepada kami. Saat ini ada sembilan jenis sertifikasi yang kami tangani. Kami berharap Makassar dapat menjadi wilayah percontohan dalam pelaksanaan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan potensi kelautan sebagai salah satu kekuatan utama kota maritim.
Pria yang akrab disapa Appi tersebut menyambut baik kolaborasi dengan KKP, khususnya yang berkaitan langsung dengan penguatan peran Dinas Perikanan dan Pertanian.
“Saya menyambut baik apa yang kita lakukan hari ini. Ini sangat berkaitan dengan dinas teknis. Saya berharap eksplorasi terhadap produk-produk kelautan kita benar-benar dimaksimalkan,” ujar Munafri.
Ia menambahkan, sebagai daerah pesisir, Kota Makassar memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Munafri mencontohkan pengembangan potensi kelautan yang telah dilakukan oleh salah satu perusahaan di Biringkanaya yang berhasil menembus pasar ekspor serta menunjukkan hasil positif.
“Seperti yang kita lihat di Biringkanaya beberapa waktu lalu, itu luar biasa. Begitu juga dengan pengembangan landak laut. Ini menunjukkan banyak potensi yang sebenarnya bisa kita eksplorasi dari laut kita,” katanya.
Appi menekankan bahwa potensi tersebut harus dibarengi dengan penguatan hilirisasi dan inovasi produk olahan perikanan. Ia menyoroti maraknya produk makanan olahan berbahan impor dan ultra processed food, sementara Makassar memiliki bahan baku laut berkualitas tinggi.
“Saat ini makanan olahan menjamur, padahal kita memiliki bahan mentah yang sangat baik. Ini yang harus kita jalankan bersama,” tegasnya.
Lebih jauh, Munafri juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali gerakan gemar makan ikan, khususnya melalui sosialisasi masif di lingkungan sekolah agar pola konsumsi sehat dapat ditanamkan sejak dini.
“Kalau tidak, anak-anak kita akan terus disajikan makanan ultra processed food yang tidak bermanfaat bagi tumbuh kembang mereka,” tambahnya.
Selain aspek konsumsi dan hilirisasi, Munafri menegaskan bahwa pembinaan nelayan menjadi fokus utama Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, kesejahteraan nelayan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas hasil perikanan.
Ia berharap kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP dapat berjalan secara berkelanjutan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersama di lapangan.
“Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan bersama KKP. Jika ada kegiatan yang perlu dilakukan secara kolaboratif, kami siap,” pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
