Jejakfakta.com, MAKASSAR – Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar mulai merealisasikan pembangunan kawasan urban farming terintegrasi sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Pemkot Makassar menargetkan pada Januari 2026 proses perencanaan pembangunan dua unit urban farming yang berlokasi di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Biringkanaya, dalam kawasan Edukasi Farming (Edufam).
Progres pembangunan tersebut kini telah resmi memasuki tahap pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebagai langkah awal sebelum pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi lintas perangkat daerah.
Baca Juga : Lapak Kambing 34 Tahun Tutupi Drainase di Manuruki Ditertibkan Pemkot Makassar
Kepala Dinas DP2 Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan bahwa memasuki tahun 2026, tahapan pembangunan kawasan Edufam telah memasuki fase awal.
“Progres saat ini, proses perencanaan kawasan Edufam resmi masuk ke tahap pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP),” jelas Aulia, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, proses perencanaan diperkirakan memakan waktu sekitar satu hingga dua bulan, mulai dari tahapan di ULP hingga pemilihan konsultan.
Baca Juga : Akademisi Apresiasi Penataan PKL Makassar: Trotoar Kembali ke Pejalan Kaki, Ekonomi Rakyat Tetap Hidup
“Setelah itu, sekitar bulan Maret, kita mulai masuk ke pekerjaan fisik,” sambungnya.
Tahap awal pembangunan difokuskan pada penimbunan lahan, baik di kawasan Barombong maupun lanjutan penimbunan di kawasan Sudiang. Aulia menyebutkan, penimbunan di Sudiang telah dilakukan sebagian melalui anggaran perubahan sebelumnya dan akan dilanjutkan pada anggaran pokok tahun berjalan.
“Setelah penimbunan selesai, baru kita lanjutkan ke pembangunan fisik berikutnya secara bertahap,” ujarnya.
Baca Juga : Tak Ada Tebang Pilih, Pemkot Makassar Pastikan PKL di Sekitar SMK 4 Tetap Ditertibkan
Aulia menjelaskan, kawasan Edufam Barombong dan Edufam Sudiang akan menjadi lokasi terintegrasi untuk berbagai kegiatan, mulai dari kebun pertanian, peternakan ayam, budidaya jamur, budidaya maggot, hingga pengolahan sampah terpadu.
Menurutnya, konsep Edufam tidak hanya berorientasi pada produksi pangan, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan percontohan pertanian, perikanan, dan peternakan yang adaptif terhadap kondisi perkotaan.
Pengembangan kawasan Edufam melibatkan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor guna memastikan pembangunan berjalan terpadu dan berkelanjutan. Kelima OPD tersebut yakni DP2, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perhubungan.
Baca Juga : Golden Leader JMSI 2026 untuk Makassar, Diterima pada Malam Anugerah HUT ke-6 JMSI
Dinas PU bertugas menangani pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung kawasan, sementara Dinas Perhubungan menangani penerangan dan kelistrikan. Dinas Ketahanan Pangan membangun cold storage untuk penyimpanan hasil panen Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kelompok tani.
“Sementara itu, DP2 berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta DLH mendukung pengelolaan lingkungan dan sistem pengolahan sampah terpadu,” terang Aulia.
Pada tahun 2026, urban farming terintegrasi ditetapkan sebagai program unggulan utama DP2 Makassar. Selain itu, DP2 juga tetap fokus pada program strategis lainnya, seperti penanganan stunting dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
Baca Juga : RT/RW Jadi Garda Terdepan Makassar, Aduan Warga Wajib Tuntas 2 Hari
“Khusus Edufam Barombong, luas lahannya mencapai ribuan meter persegi dan menjadi lokasi Edufam terluas di Kota Makassar,” ungkap Aulia.
Melalui program Edufam, Pemkot Makassar berharap dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat, serta menjadikan kawasan urban farming sebagai pusat edukasi pertanian dan perikanan berbasis perkotaan yang berkelanjutan.
Di tengah tantangan keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan pangan perkotaan, Pemkot Makassar juga memperkuat pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan.
Melalui DP2, pengembangan urban farming terintegrasi didorong agar menyentuh langsung kelompok tani, nelayan, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di 15 kecamatan sebagai upaya membangun ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi keluarga, sekaligus menghadirkan ruang edukasi produktif di wilayah perkotaan.
Aulia mengatakan, berbagai bentuk bantuan telah disiapkan, khususnya bagi KWT yang masih aktif dan dinilai layak menerima dukungan program.
“Bantuannya beragam, mulai dari bibit tanaman buah dan hortikultura, benih, hingga pengembangan peternakan ayam petelur dan budidaya ikan air tawar,” jelasnya.
Saat ini, program tersebut telah menjangkau 15 kecamatan di Kota Makassar, meski belum seluruh kelurahan menerima bantuan karena adanya proses verifikasi keaktifan dan kesiapan kelompok penerima. Dari total 348 KWT, sebanyak 266 KWT masih aktif.
“Kelompok-kelompok ini kami verifikasi untuk menentukan kelayakan bantuan, termasuk menilai proposal yang mereka ajukan,” ungkap Aulia.
Setiap proposal akan ditindaklanjuti dengan survei lapangan guna memastikan kesiapan dan kesesuaian bantuan yang diminta.
“Misalnya, jika mengajukan bantuan kandang dan ayam, kami cek apakah mereka benar-benar mampu mengelola peternakan tersebut,” tambahnya.
DP2 Makassar mendorong konsep urban farming terpadu, di mana kelompok masyarakat tidak hanya fokus pada satu sektor, melainkan mencakup pertanian, perikanan, peternakan, budidaya maggot, hingga budidaya jamur.
Namun, penerapannya tetap disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
“Seperti di Kecamatan Wajo yang memiliki keterbatasan lahan, kami arahkan ke budidaya jamur dan maggot yang tidak membutuhkan lahan luas,” tutup Aulia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
