Jejakfakta.com, MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah strategis dalam memperkuat demokrasi dengan menggandeng komunitas Gusdurian Makassar dan Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sulsel. Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan pengawasan partisipatif yang melibatkan generasi muda, khususnya Gen Z, sebagai aktor utama demokrasi di era digital.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian Pendidikan Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan, yang berlangsung di Makassar, Sabtu (31/1/2026).
Langkah ini menjadi penegasan bahwa demokrasi tidak lagi hanya dikawal di bilik suara, tetapi juga di ruang digital—tempat opini dibentuk, informasi menyebar, dan potensi manipulasi politik kian kompleks. Bawaslu Sulsel menilai, tanpa keterlibatan aktif generasi muda, pengawasan pemilu akan tertinggal dari laju teknologi.
Baca Juga : Perkuat Pencegahan Sejak Dini, Bawaslu Sulsel Petakan Kerawanan Data Pemilih dan Aktifkan Alumni P2P
Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah, menekankan bahwa pemuda harus tampil sebagai moral force atau kekuatan moral dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Pemuda adalah penggerak demokrasi Indonesia. Tantangan ke depan tidak ringan: regulasi yang terus berubah, rendahnya literasi digital, serta lompatan teknologi yang bisa membuka ruang manipulasi demokrasi. Karena itu, pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan lembaga, tapi harus menjadi gerakan bersama,” ujar Alamsyah.
Sementara itu, Koordinator Gusdurian Makassar, Faturrahman Marzuki, menegaskan bahwa pengawasan pemilu harus tumbuh secara organik dari kesadaran masyarakat. Ia menyebut nilai-nilai pluralisme dan toleransi yang diwariskan Gus Dur menjadi fondasi penting agar kompetisi politik tidak menjelma menjadi konflik sosial.
Baca Juga : Perkuat Kualitas Demokrasi, Bawaslu Sulsel Gandeng Pascasarjana UKI Paulus untuk Riset Kepemiluan
“Pengawasan partisipatif bukan sekadar teknis pemilu, tapi juga menjaga ruang kebangsaan tetap sehat. Nilai pluralisme adalah kunci agar perbedaan pilihan politik tidak berujung pada perpecahan,” jelasnya.
Dari sisi generasi muda, Megawati, salah satu perwakilan peserta, mematahkan stigma bahwa Gen Z adalah generasi yang pasif dan rapuh. Ia mencontohkan bagaimana kekuatan pemuda di berbagai negara, termasuk Bangladesh, mampu mendorong perubahan besar melalui media sosial.
“Gen Z punya caranya sendiri. Media sosial bukan hanya ruang eksistensi, tapi alat perlawanan organik. Jika pemuda di Bangladesh bisa menggerakkan perubahan, maka di Indonesia, lewat pengawasan partisipatif ini, kami siap membuktikan bahwa Gen Z adalah pengendali demokrasi digital yang tangguh,” tegasnya.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Siapkan Strategi Cerdas Program 2026 di Tengah Anggaran Terbatas
Kolaborasi antara Bawaslu, Gusdurian, dan IPNU ini diharapkan menjadi model pengawasan pemilu berbasis komunitas dan nilai, sekaligus memperkuat benteng demokrasi dari ancaman disinformasi, politik identitas, dan manipulasi di ruang digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
