Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin mulai bergerak cepat menata ulang wajah kota. Lewat instruksi tegas, penertiban baliho dan reklame ilegal kini menjadi prioritas demi mengakhiri kesan semrawut di ruang publik.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar dalam menghadirkan kota yang lebih bersih, tertata, dan nyaman dipandang. Penertiban menyasar seluruh baliho, spanduk, dan reklame yang tidak memiliki izin atau telah habis masa berlakunya.
Instruksi tersebut ditujukan langsung kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan se-Kota Makassar agar bergerak aktif di wilayah masing-masing.
Baca Juga : Munafri Hadiri Silaturahmi dengan Mensos di Sulsel, Makassar Siapkan Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
Dalam beberapa waktu terakhir, pemasangan reklame dinilai kian tidak terkendali. Baliho dan spanduk promosi tampak menjamur, bahkan terpasang di lokasi yang tidak semestinya seperti median jalan, tiang listrik, hingga pohon penghijauan.
Munafri menegaskan, tidak boleh ada lagi toleransi terhadap pelanggaran tersebut.
“Saya sudah sampaikan, Bapenda, Satpol PP, Camat dan Lurah harus aktif mengawasi. Baliho yang izinnya sudah habis, segera dicabut,” tegasnya, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga : Catut Nama Wakil Wali Kota, Modus Sumbangan Masjid Berujung Penipuan, Warga Makassar Diminta Waspada
Penertiban ini juga merujuk pada Surat Edaran Nomor: 660/73/S.edar/III/DLH/2025 tentang larangan pemasangan reklame pada pohon, yang merupakan tindak lanjut dari Perwali Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Menurutnya, selain melanggar aturan, reklame ilegal juga merusak estetika kota, mengganggu ketertiban ruang publik, dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Munafri secara khusus menyoroti praktik pemasangan reklame di pohon yang dinilai mencederai upaya pelestarian lingkungan. Ia menegaskan, penataan ini bukan sekadar penertiban, tetapi bagian dari transformasi wajah kota menuju standar yang lebih modern dan berwawasan lingkungan.
Baca Juga : Antisipasi Kemarau Panjang, Damkar Makassar Siagakan 7 Posko dan 60 Armada
“Kalau waktunya sudah selesai, turunkan. Pastikan juga itu legal atau ilegal. Ini penting untuk ketertiban kota,” ujarnya.
Pemkot Makassar berharap, melalui langkah ini, kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam mematuhi regulasi pemasangan media promosi semakin meningkat.
Dengan sinergi lintas perangkat daerah, penataan reklame ditargetkan berjalan optimal dan berkelanjutan, sehingga Makassar dapat tampil sebagai kota yang tertib, estetis, dan representatif sebagai kota modern.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
