Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pembangunan jalan alternatif Dr. Leimena yang menghubungkan Kecamatan Manggala, Tamalanrea, hingga Panakkukang terus menunjukkan progres signifikan di tengah kebutuhan mendesak akan solusi kemacetan di Kota Makassar.
Proyek ini digagas sebagai akses pengurai kepadatan lalu lintas, sekaligus menjadi bagian dari strategi besar penataan kawasan berkembang di koridor Nipa-Nipa dan sekitarnya.
Pemerintah Kota Makassar bersama Kalla Land & Property kini mengakselerasi tahapan krusial, khususnya pembebasan lahan yang telah mencapai sekitar 60 persen.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Pilih Gunakan Kendaraan Lama
Upaya percepatan dilakukan untuk mengejar target penyelesaian pembebasan lahan pada Juli 2026, sehingga seluruh aspek legalitas proyek dapat dinyatakan clean and clear pada Oktober 2026 sebelum resmi diserahkan ke pemerintah kota.
Dengan panjang jalan sekitar 1,3 kilometer di atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare, kehadiran jalan alternatif Riverside ini diproyeksikan menjadi solusi konkret atas meningkatnya mobilitas warga, seiring pesatnya pembangunan kawasan hunian baru.
Tercatat, sedikitnya empat klaster perumahan dengan total sekitar 600 unit rumah tengah dikembangkan di wilayah tersebut, yang akan berdampak langsung pada peningkatan volume lalu lintas.
Baca Juga : Dubes Finlandia Bahas Kerja Sama Infrastruktur Cerdas dengan Wali Kota Makassar
Selain itu, proyek ini juga diperkuat dari aspek perencanaan dan legalitas. Akses jalan alternatif tersebut telah tercantum dalam data perencanaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dokumen AMDAL kawasan.
Dukungan lintas sektor pun terus mengalir. Pemerintah Kota Makassar melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang memastikan rencana pembangunan mendapat respons positif.
Sinkronisasi teknis saat ini terus dilakukan agar proyek berjalan selaras dengan ketentuan pengelolaan wilayah sungai dan tata ruang.
Baca Juga : Munafri Tekankan Skill dan Keselamatan dalam Diklat Pelayaran di Makassar
Chief Executive Officer Kalla Land & Property, Ricky Theodores, menjelaskan bahwa progres pembebasan lahan saat ini telah mencapai sekitar 60 persen, sementara 40 persen sisanya masih dalam proses.
“Kami menargetkan pembebasan lahan selesai bulan Juli, sehingga pada Oktober seluruh legalitas sudah clean and clear sebelum diserahkan ke pemerintah kota,” jelas Ricky.
Hal itu disampaikan dalam rapat monitoring progres pembangunan jalan alternatif Leimena–Antang di Balai Kota Makassar bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga : Dapat Tambahan Kapal dari Pusat, Pemkot Makassar Siapkan Rute Transportasi Antar Pulau
Jalur alternatif ini akan dibuka di sepanjang bantaran Sungai Tallo, dari kawasan Bukit Baruga Antang, untuk mengurangi kepadatan di jalur utama Leimena–Antang yang tembus ke Kecamatan Manggala.
Ricky juga menegaskan urgensi pembangunan jalan ini seiring pertumbuhan kawasan hunian di wilayah Nipa-Nipa.
Ia menambahkan, secara perencanaan akses jalan tersebut telah masuk dalam data BPN dan dokumen AMDAL, sehingga memiliki dasar legal yang kuat untuk direalisasikan.
Baca Juga : Munafri Tegaskan SAKIP Bukan Formalitas, Kunci Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Berdampak
“Kami sudah menyampaikan rencana ini ke BBWS Pompengan, dihadiri Dinas PU dan Dinas Tata Ruang. Pada prinsipnya mereka mendukung, tinggal sinkronisasi teknis,” tambahnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten II Pemkot Makassar Zainal Ibrahim, Kepala Dinas PU Zuhaelsi Zubir, serta jajaran terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan agar proyek ini dapat segera rampung dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mengurai kemacetan di Jalan Antang Raya.
Wali kota yang akrab disapa Appi itu juga meminta agar kendala di lapangan, terutama terkait pembebasan lahan, disampaikan secara terbuka.
“Silakan sampaikan apa kendalanya, apa yang dibutuhkan. Pemerintah siap mendukung percepatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah lahan diserahkan, Pemkot Makassar siap langsung melakukan pengerjaan fisik jalan, termasuk pengaspalan.
“Yang penting sudah diserahkan ke pemkot, kita langsung bergerak. Ini sangat penting, karena kalau tembus, akses di sana akan jauh lebih nyaman,” katanya.
Selain infrastruktur jalan, Appi juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek tata ruang, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).
“RTH harus diperhatikan, jangan semua sisi langsung jadi ruko,” tegasnya. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
