Jejakfakta.com, Makassar - Untuk meningkatkan kualitas Pemilu, perlu pelibatan jurnalis dalam mengawal proses demokrasi.
Hal itu disampaikan Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Misna M Attas, usai workshop menyambut Pemilu Serentak untuk tahun 2024 yang diikuti sejumlah jurnalis di Makasaar, Sabtu (11/2/2022). Menurutnya, proses pemilu seolah hanya dinilai kerja-kerja prosedural tetapi secara substansi masih sangat kurang, sehingga butuh kerjasama dengan berbagai media.
"Supaya pemilu ini bisa diperbaiki. Kalau secara prosedural makin hari makin baik, tetapi nilai-nilai kepemiluan itu yang menjadi tanggung jawab bersama," ujar Misna.
Baca Juga : Lantik Pejabat Fungsional, Wali Kota Appi Tekankan Pelayanan Publik Tak Boleh Sekadar Seremonial
Misna menegaskan, praktik politik yang berjalan selama ini dinilai masih sangat buruk, salah satu diantaranya masih maraknya terjadi politik uang.
"Akibatnya masyarakat mengalami dis-orientasi, dalam artian nilai-nilai yang baik semisal dengan menerima sogokkan itu seolah sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang tidak bermasalah sama sekali," tegasnya.
Selain itu, kata Misna, praktik politik saat ini memprihatinkan. Ada praktik-praktik politik yang buruk dan itu harus kita selesaikan.
Baca Juga : Pemkot Makassar-BPN Perkuat Sinergi, Appi Dorong Penertiban dan Kepastian Hukum Aset Daerah
"Politik uang yang salah, seolah olah menjadi benar dan menjadi biasa. Ini kan kerusakan mental yang seperti seolah sudah menjadi jamak," katanya.
Untuk itu, ia mengajak secara bersama-sama memerangi praktik politik uang. Sebab pemilu berkaitan dengan semuanya, titik penentu bagaimana wajah kedepan pelayanan publik.
"Ini harus ditangkap, ini harus kita hentikan karna pemilu itu berkaitan bukan hanya yang memberikan suara lalu selesai. Tetapi berkaitan dengan dimensi kehidupan kita dalam bernegara, misalnya saja bagaimana pembangunan kesehatan, penegakan hukum berkaitan semua dengan kepemiluan," jelasnya.
Baca Juga : Kinerja Lurah Disorot, Appi: Ada yang Sehat tapi Tidak Mau Bekerja
Dengan begitu, ia mengimbau agar memilih orang-orang yang punya kapasitasnya dalam memimpin, terlebih dalam mengawal aspirasi masyarakat.
"Bagaimana kita mengawalinya (dengan) memilih orang-orang yang betul-betul punya kapasitas yang betul-betul jadi wakil rakyat yang mengurusi kepentingan rakyat melalui negara kita ini," terangnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
