Jejakfakta.com, MAKASSAR – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengapresiasi penyelenggaraan Pasar Rakyat oleh DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) yang digelar di pelataran parkir Mal Phinisi Point (PiPo), Makassar. Kegiatan yang digelar di sela-sela pelantikan pengurus baru tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan transaksi pelaku UMKM sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga terjangkau.
Maman menyampaikan apresiasi itu setelah menghadiri pelantikan Ketua dan Pengurus DPD I Golkar Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Minggu (25/10/2026).
Pasar Rakyat tersebut berlangsung di halaman Mall Pipo, Tanjung Bunga, Makassar. Menurut Maman, kegiatan semacam ini dapat menjadi salah satu upaya mendorong perputaran ekonomi daerah dengan mempertemukan kebutuhan masyarakat dan produk yang dipasarkan pelaku usaha lokal.
Baca Juga : Maman Abdurahman, NH hingga IAS Nyanyi Bareng Wali Band, Hibur Warga di Pesta Rakyat Golkar Makassar
“Saya mengapresiasi teman-teman Golkar Sulsel, khususnya Pak Ketua DPD I, karena di awal momentum pelantikan langsung menyelenggarakan program Pasar Rakyat. Dampak positifnya jelas: masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga terjangkau, sementara barang dagangan UMKM laku dibeli sehingga menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Maman.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar dan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar elemen partai koalisi pemerintahan turut memberikan perhatian terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.
Sertifikasi Halal UMKM Ditunda hingga 2028
Baca Juga : Maman Abdurrahman Sebut Batas Sertifikasi Halal Ditunda hingga 2028, Pemerintah Cari Jalan Tengah
Selain mengapresiasi Pasar Rakyat, Maman menjelaskan kebijakan penundaan batas waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM yang sebelumnya ditargetkan pada 18 Oktober 2026.
Ia menegaskan, kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sejak 2014, bukan regulasi baru yang muncul pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, dengan mempertimbangkan kondisi pelaku usaha di lapangan, pemerintah memutuskan menunda implementasi kewajiban tersebut hingga 2028.
Baca Juga : Bupati Luwu Harap Golkar Sulsel Perkuat Sinergi Pembangunan dan Ekonomi Daerah
“Berdasarkan perintah Pak Presiden, penundaan dilakukan hingga tahun 2028. Beliau memahami aspirasi UMKM yang merasa pemenuhan dokumen administrasi dan prosesnya masih menjadi beban yang cukup berat saat ini,” jelasnya.
Menurut Maman, pemerintah kini mengkaji formulasi kebijakan yang dapat menjembatani kewajiban sertifikasi halal dengan kemampuan pelaku usaha kecil dalam memenuhi persyaratan administrasi.
“Kita sedang mencari formulasi terbaik agar aturan sertifikasi halal tetap berjalan sesuai undang-undang, namun di sisi lain tidak melumpuhkan atau menjadi beban berat bagi pelaku UMKM,” tambahnya.
Baca Juga : Sarmuji Soroti Keterbatasan 'Trickle-Down Effect', Dorong Pemberdayaan Rakyat
Sebanyak 68 Ribu UMKM Disiapkan untuk Pasok Program MBG
Maman juga mengungkapkan upaya Kementerian UMKM memperluas keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kementerian UMKM, kata dia, terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuka peluang bagi UMKM lokal memasok berbagai kebutuhan pangan dalam program tersebut.
Baca Juga : Sarmuji Minta Golkar Sulsel Rangkul Semua Kelompok Masyarakat, Ungkap Elektabilitas Partai 10–13 Persen
Saat ini, pemerintah telah mendata sekitar 68.000 UMKM yang bergerak sebagai pemasok makanan, telur, dan bahan kebutuhan pokok lainnya di daerah masing-masing.
“Sampai hari ini sudah terdata sekitar 68.000 UMKM yang bergerak sebagai supplier makanan, telur, dan bahan pokok lainnya di daerah masing-masing. Namun angka ini akan terus kita tingkatkan agar partisipasi UMKM bisa semaksimal mungkin,” paparnya.
Pemerintah berharap koordinasi antara Kementerian UMKM dan BGN dapat memperluas kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pangan program MBG.
Dengan demikian, UMKM tidak hanya memperoleh peluang penjualan melalui kegiatan seperti Pasar Rakyat, tetapi juga berkesempatan menjadi bagian dari rantai pasok program pemerintah berskala nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
