Jejakfakta.com, JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan inovasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara+) dalam penjurian Program Innovation in Sustainable Development Management (I-SIM) 2026.
Dalam pemaparannya, Munafri yang akrab disapa Appi memperkenalkan Lontara+ sebagai super app resmi Pemkot Makassar yang mengintegrasikan lebih dari 300 layanan publik dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke dalam satu platform digital.
Pemaparan tersebut berlangsung di Aula Lantai 4, Graha Surveyor Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga : Semarak HUT ke-419 Makassar, MTQ 2026 Diikuti 1.278 Peserta
Di hadapan tim penilai, Appi menjelaskan bahwa Lontara+ bukan sekadar aplikasi pelayanan, melainkan instrumen penghubung antara masyarakat dan pemerintah untuk merespons berbagai persoalan perkotaan.
"Kami membawa satu super app yang dibuat oleh rekan-rekan di Pemerintah Kota Makassar, namanya Lontara+. Seluruh keluh kesah dan persoalan yang ada di tengah masyarakat bisa masuk ke dalam aplikasi ini," jelasnya.
Inovasi ini dirancang untuk memangkas rantai birokrasi, mencegah praktik pungutan liar (pungli), sekaligus memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara cepat, mudah, dan transparan.
Baca Juga : Saling Lempar Kewenangan, Warga Tamalanrea Tolak PLTSa: Jangan Jadikan Permukiman Tumbal Proyek
Menurut Appi, kehadiran platform tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih responsif dengan memanfaatkan teknologi digital.
"Melalui satu kanal terintegrasi, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sekaligus mengakses berbagai kebutuhan pelayanan tanpa harus mendatangi sejumlah kantor pemerintahan," tuturnya.
Lebih lanjut, Lontara+ juga dikembangkan untuk menjawab beragam tantangan perkotaan, mulai dari persoalan pelayanan publik, infrastruktur, banjir dan genangan, kemacetan, hingga penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Baca Juga : PDAM Makassar Gandeng STIA LAN, Seleksi Pejabat Struktural Berbasis Kompetensi
Dikembangkan sejak 2025, platform ini terus diperluas untuk mengintegrasikan informasi dan layanan pemerintahan dalam satu genggaman.
Dari sisi pemanfaatan, Lontara+ mencatat perkembangan signifikan. Hingga saat ini, aplikasi tersebut telah memiliki lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi.
Selain itu, lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat telah masuk melalui platform tersebut. Sebanyak 18.819 aduan di antaranya berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
Baca Juga : Jembatan Kembar Barombong Terkendala Sengketa Lahan, Tiga Pihak Saling Klaim Kepemilikan
"Capaian ini menjadi gambaran pemanfaatan teknologi digital dalam memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan di lapangan," papar Ketua IKA FH Unhas itu.
Appi menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kehadiran sebuah aplikasi, tetapi juga sejauh mana teknologi tersebut mampu memberikan manfaat nyata dan menghadirkan respons pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Karena itu, Pemkot Makassar juga mendorong masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan kanal pengaduan resmi pemerintah.
Baca Juga : Permudah Urus Paspor, Bupati Luwu Timur Siapkan Layanan Imigrasi di MPP Mulai 2027
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui rencana penyelenggaraan Lontara+ Award sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat dan perangkat daerah yang aktif memanfaatkan serta menindaklanjuti layanan pengaduan.
Lebih jauh, Appi berharap pelaksanaan I-SIM 2026 dapat menjadi ruang bagi daerah-daerah di Indonesia untuk saling memperkenalkan inovasi dan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan dan program inovatif yang berpotensi menjadi referensi bagi daerah lainnya.
"Harapan kita, hampir seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia memiliki program-program yang layak dijadikan percontohan," tuturnya.
Ia menilai, inovasi yang lahir dari daerah tidak seharusnya berhenti sebagai program unggulan masing-masing pemerintah, tetapi dapat dikembangkan dan direplikasi secara lebih luas demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Melalui I-SIM ini, kita berharap keunggulan yang dimiliki daerah dapat dieksplorasi dengan baik, sehingga bisa direplikasi untuk bersama-sama membangun secara berkelanjutan," harap Appi. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
