Jejakfakta.com, Makassar - Tepat tujuh hari pasca kejadian banjir yang melanda pesisir Kota Makassar. Titik terparah berada di Jalan Sulawesi dan Nusantara. Masih segar diingatan masyarakat bagaimana tanggapan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan "Danny" Pomanto beserta tim yang meninjau lokasi banjir. Yang intinya, menyalahkan faktor alam dalam hal ini intensitas hujan dan air pasang dari laut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Riset WALHI Sulawesi Selatan, Nur Herliati, mengatakan, Pemkot Makassar seolah tidak pernah belajar mengenai penyebab banjir secara lebih realistis.
Menurut Herli, banjir yang pekan lalu terjadi di pesisir Kota Makassar jika ditinjau dari sisi ekologis terjadi karena faktor pembangunan.
Baca Juga : 6 Bulan Pascatumpahan Minyak PT Vale, WALHI Ungkap Pencemaran Capai 19 Km dan Tuntut Akuntabilitas
“Pembangunan di Kota Makassar merupakan akumulasi krisis iklim yang diakibatkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam. Berakibat pada hancurnya pranata kehidupan masyarakat," ujar Herli melalui siaran pers yang diterima Jejakfakta.com, Senin (20/02/2023).
Lebih lanjut, kata Herli, pembangunan di daerah pesisir dan laut Kota Makassar dalam hal ini reklamasi tidak mempertimbangkan aspek keadilan ekologis bagi masyarakat. Pasang surut air laut pun dijadikan alasan banjirnya pesisir Kota Makassar.
"Jika ditinjau lebih jauh pasang surut air laut, bukan faktor utama penyebab banjir di daerah pesisir. Melainkan penimbunan atau reklamasi yang menghancurkan ekosistem pesisir. Akibat dari reklamasi terhadap lingkungan adalah perubahan aliran air, pola pasang surut sepanjang areal reklamasi, dan merusak kawasan tata air laut," tegasnya.
Baca Juga : Perempuan Desa Jadi Motor Perubahan, Save the Children Dorong Perlindungan Anak Berbasis Komunitas
Walhi Sulsel menilai upaya mitigasi bencana dengan mengurangi atau bahkan menghentikan pembangunan di daerah pesisir dan laut tidak pernah dilakukan pemerintah. Seperti tidak belajar dengan kesalahan tata pembangunan kota, pemerintah bahkan meminta masyarakat membangun rumah lantai dua.
"Pemerintah tidak pernah serius untuk melakukan mitigasi bencana. Mereka seolah abai mengenai dampak pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak ekologis bagi warga," ujarnya.
Terakhir, bencana ekologis ini terus akan terjadi jika pemerintah tidak pernah serius melakukan mitigasi bencana. Kelestarian lingkungan hidup yang terkalahkan oleh kepentingan ekonomi mendatangkan bencana yang berujung pada krisis ekologi.
Baca Juga : Mendikdasmen Abdul Mu’ti Hadiri Syawalan Muhammadiyah Sulsel Hari Ini
“Jika tidak mampu melakukan mitigasi sebaiknya pemerintah berhenti melakukan promosi tentang kemajuan Kota Makassar. Sampai kapan masyarakat hanya mendapat bantuan sembako ketika banjir karena kegagalan pemerintah mengatasi bencana ekologis," tegasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
