Makassar, Jejakfakta.com - Madz Media dan KAMMI Unismuh Makassar mengadakan diskusi politik dengan tema “Mewaspadai Bahaya Radikalisme dan Politik Identitas Jelang Pemilu 2024” di Warkop Nassami, Makassar pada Selasa (7/3/2023).
Diskusi ini menghadirkan Abdillah Mustari sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar, Usman Sofian sebagai Humas FKUB Kota Makassar, dan Andi Ali Armunanto sebagai dosen ilmu Politik Unhas.

Andi Ali Armunanto menyampaikan dalam paparannya bahwa politik identitas sudah ada di Indonesia sejak era reformasi hingga saat ini.
Baca Juga : Bawaslu Makassar Rekomendasikan PSU di TPS 15 Kelurahan Parang Tambung
Dia mencontohkan negara-negara di Timur Tengah, seperti Irak yang terjebak dalam konflik politik identitas antara Syiah dan Sunni.
"Politik identitas dapat menimbulkan perpecahan dan berbahaya jika tidak digunakan dengan benar," ungkapnya, Selasa (7/3/2023).
Sementara itu, Humas FKUB Kota Makassar, Usman Sofyan menyatakan bahwa dalam kerukunan umat beragama, kebersamaan sangat penting dan tidak perlu memaksakan kehendak.
Baca Juga : Masuk Masa Tenang, Bawaslu Tertibkan APK Calon Pilwalkot Makassar 2024
Menurutnya, identitas tidak boleh dipaksakan pada orang yang berbeda, dan ini adalah kesalahan dalam memahami politik identitas.
"Secara pribadi, saya tidak sepakat dengan penundaan pemilu, namun belum ada sikap resmi dari PBNU terkait hal ini," bebernya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Makassar Abdillah Mustari menyatakan bahwa salah satu tugas lembaganya adalah mengawasi isu SARA selama pemilu.
Baca Juga : Tidak Netral di Pilkada, Kasus 3 Oknum ASN di Makassar Naik ke Tahap Penyidikan
"Bawaslu memperhatikan empat hal, yaitu aktifitas pemilu tanpa kekerasan, hoaks, isu SARA termasuk politik identitas, dan pengawasan politik uang," jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, para peserta sepakat bahwa masyarakat perlu mewaspadai bahaya radikalisme dan politik identitas jelang pemilu 2024.
Mereka menekankan pentingnya penggunaan politik identitas yang benar agar tidak menimbulkan perpecahan dan konflik di masyarakat.
Baca Juga : Tim Pengacara PDAM Makassar Lapor ke Bawaslu, Keberatan dengan Foto Tangki oleh Paslon Pilwali
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, dosen, dan pegiat masyarakat sipil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




