Makassar - Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar mengadakan focus group discussion (FGD) di hotel Royal Bay, Makassar, Senin (8/5/2023). Kelompok diskusi terarah ini dalam rangka persiapan pengelolan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik Losari.
Aiman Adnan, direktur Pelayanan dan Air Limbah PDAM Makassar, menyampaikan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari keseluruhan rencana persiapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari dan membahas tentang penyusunan naskah akademik yang sementara dilaksanakan.
"Kami memandang kegiatan ini sangat penting karena juga akan mengusulkan pembahasan mengenai perubahan beberapa pasal dalam Perda No.1 tahun 2016 tentang air limbah," kata Aiman.
Baca Juga : PDAM Makassar Jadi Rujukan, DPRD Wajo Pelajari Strategi Pengelolaan Air Bersih
Anggota Komsi B DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mengatakan, Komisi B akan mengawal usulan perubahan Perda, agar operator atau penanggung jawab IPAL Losari lebih jelas.
"Intinya kami tetap akan mengusulkan PDAM Kota Makassar sebagai pengelola dengan pertimbangan sudah pengalaman mengelolah Pelayanan air di Kota Makassar," kata Ari saat jadi pembicara FGD.
Setia Dinnor dari PPK Sanitasi Wilayah II meminta kepada PDAM Kota Makassar agar seluruh staf dan operator yang sudah dilatih agar tidak dilakukan penggantian atau mutasi.
Baca Juga : Perbaikan Pipa Bocor, 18 Wilayah di Makassar Alami Gangguan Air Hari Ini
"Karena jika itu terjadi maka akan mulai lagi dari awal," kata Setia.
Setia juga menyampaikan bahwa rencana Presiden yang bakal meresmikan langsung penggunaan IPAL Losari.
Narasumber Selviana Hehanussa dari Urban Sanitasi Spesialist USAID IUWASH Tangguh, memaparkan tentang perlunya kerja sama semua pihak terkhusus Pemerintah Kota Makassar dan PDAM Makassar untuk terus melakukan pendekatan dan memberikan info kepada masyarakat tentang perlunya sanitasi.
Baca Juga : Munafri Arifuddin Warning Perumda, Ramadan Bukan Alasan Turunkan Layanan
"Perlunya senitasi yang sehat karena sampai tahun 2023 ini, baru 15 persen penduduk kota Makassar yang masuk kategori sanitasi layak."
Narasumber Fafhil Surur, dosen Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Makassar, mengatakan, perlu landasan hukum yang jelas tentang pentingnya pengelolaan air limbah masyarakat yang juga merupakan program strategis pemerintah pusat.
Dalam FGD ini, panitia juga mengundang staf ahli DPRD Kota Makassar Zainuddin Djaka dan Askari Razak serta beberapa OPD yang dianggap sangat berhubungan langsung dengan pengelolaan IPAL.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
